//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.|Foto: Alma/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu perdamaian, perdagangan global, hingga stabilitas ekonomi. Menurutnya, perlindungan terhadap jalur pelayaran dan infrastruktur maritim perlu diperkuat melalui hukum, pengawasan parlemen, serta kerja sama regional dan internasional.
Hal tersebut disampaikan Irine dalam intervensinya pada Standing Committee on Peace and International Security, Kamis (8/10/2026). Forum tersebut merupakan rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153, yang berlangsung di Arusha, Tanzania. Ia menilai keamanan maritim memiliki arti penting, terlebih bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Keamanan maritim sangat penting tidak hanya bagi perdamaian, tetapi juga bagi perdagangan global, energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi,” ujar Irine dalam keterangan pers kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyoroti bahwa konflik yang terjadi di laut yang terjadi belakangan ini menunjukkan ancaman di laut dapat memberikan ancaman dan dampak jauh melampaui wilayah konflik. Gangguan terhadap jalur pelayaran, titik sempit strategis (chokepoints), pelabuhan, kabel bawah laut, jaringan pipa, maupun sistem navigasi berpotensi mengganggu rantai pasok global dan berdampak pada jutaan orang.
Karena itu, Irine mendorong agar resolusi IPU mendatang turut memperkuat hukum dan kelembagaan nasional dalam melindungi pelayaran internasional serta infrastruktur maritim kritis sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Ia menekankan perlunya penguatan pengawasan parlemen agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman baru. Hal ini mencakup serangan siber, gangguan sinyal GPS, hingga serangan terhadap infrastruktur bawah laut.
“Pengawasan parlemen perlu diperkuat untuk memastikan pemerintah siap menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman baru yang menyasar infrastruktur maritim kritis,” tegas Irine.
Irine turut mendorong peningkatan kerja sama regional dan internasional melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta respons yang terkoordinasi dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan maritim dan perekonomian global.
Menurutnya, penguatan keamanan maritim menjadi semakin penting seiring dengan upaya Indonesia memperkuat tata kelola maritim dan melindungi infrastruktur kritis. “Diplomasi parlemen harus membantu membangun kerja sama dan mencegah ketegangan maritim berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” pungkas Irine. (aha)
