//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah dalam RDPU Komisi XIII DPR RI bersama pimpinan LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penyelesaian kasus tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, tetapi juga harus menyasar akar persoalan serta sistem pengawasan lembaga pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama pimpinan LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Ia menilai maraknya kasus kekerasan seksual telah menunjukkan kondisi yang serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sebab itu, ia menegaskan, kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu jenis lembaga pendidikan, tetapi juga ditemukan di berbagai lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
“Kita hanya membahas masalah di hilir, tidak di hulu. Jadi ibaratnya kita sekadar menutup genteng yang bocor, lalu kemudian kita sibuk untuk mengepel lantai yang bocor itu,” ujar Basarah.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, akar persoalan perlu ditangani melalui evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pengawasan pemerintah. Ia juga menyoroti masih adanya lembaga pendidikan keagamaan maupun pesantren yang beroperasi tanpa izin resmi.
Kondisi tersebut, menurut Basarah, menunjukkan perlunya penguatan pengawasan negara agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap peserta didik. Untuk mendorong solusi yang lebih komprehensif, ia mengusulkan kepada pimpinan Komisi XIII DPR RI agar pembahasan dilanjutkan melalui rapat gabungan dengan komisi terkait, khususnya komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
“Maka saya usul perlu ditingkatkan rapat ini dalam sebuah rapat gabungan agar kita cari solusi yang komprehensif di hulu, tidak hanya di hilirnya,” tutup legislator dari Dapil Jawa Timur V tersebut. (Naj/um)
