//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihatini memberikan keterangannya kepada awak media usai rapat pleno RB di Ruang Sekjen, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: karisma/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno Progres Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 guna mengevaluasi indikator kinerja serta memacu akselerasi inovasi pelayanan di lingkungan kelembagaan. Rapat ini ditujukan untuk mengukur ketercapaian target, membenahi kesenjangan kinerja, serta mempersiapkan penyesuaian analisis terhadap empat isu tematik yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihatini menjelaskan bahwa evaluasi mandiri yang dilaporkan oleh Tim RB menunjukkan sejumlah indikator telah berhasil melampaui target, sementara beberapa indikator lainnya terus dipacu agar memenuhi target pada semester dua.
“Ya, alhamdulillah hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan rapat pleno progres pelaksanaan RB di Setjen DPR RI tahun 2026. Beberapa indikator yang tadi sudah saya sampaikan dan dilaporkan juga oleh Ibu Ketua Tim RB, bahwa beberapa indikator sudah ada yang melampaui target dan juga ada beberapa yang masih harus kita benahi adanya gap antara target dengan hasil pencapaian,” ujar Plt. Sekjen DPR RI Suprihatini saat memberikan keterangannya kepada awak media usai rapat pleno RB di Ruang Sekjen, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penyesuaian terhadap isu tematik menjadi fokus krusial yang harus segera disiapkan oleh jajaran Setjen DPR RI guna mendukung tata kelola kelembagaan yang responsif.
Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh rangkaian Reformasi Birokrasi guna menciptakan tata kelola kelembagaan yang modern, transparan, dan akuntabel demi menjawab ekspektasi publik secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Setjen DPR juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada unit kerja yang meraih predikat baik atas inovasi pelayanan publik berbasis digital, seperti Biro Keuangan yang meraih juara pertama dalam tata kelola penatausahaan aset negara serta Biro Persidangan I sebagai juara kedua.
“Di juara kedua ada Biro Persidangan I dengan inovasi Si-Perdana yang berdampak pada efisiensi anggaran dan efisiensi saat persidangan paripurna karena materi tidak lagi dibagikan secara fisik melainkan secara digital,” terangnya.
Selain mendorong inovasi pelayanan, Setjen DPR juga berhasil mencatatkan raihan predikat WTP dari BPK RI sebanyak 16 kali berturut-turut sebagai wujud konsistensi pengelolaan keuangan negara. “Ini merupakan capaian yang harus kita tingkatkan. Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terkait tata kelola keuangan negara serta perbaikan berbasis digitalisasi dari pelaksanaan pola pertanggungjawaban di lingkungan Setjen DPR RI,” pungkas Suprihatini menutup penjelasannya. (nan/aha)
