//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda memberikan sambutan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).|Foto: Nadhen/sai
PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi II DPR RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikannya oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)
"Kami hari ini juga ingin memberikan pesan bahwa Komisi II DPR RI ingin mempertegas positioning-nya sebagai bridging atau jembatan kepentingan pusat dan daerah," tegas Rifqinizamy di hadapan para kepala daerah dan mitra kerja yang hadir, Selasa (06/10/2026).
Ia menambahkan bahwa berbagai keluhan kepala daerah berangsur mendapatkan solusi konkret. Lewat pertemuan yang konstruktif, baik saat Kunjungan Kerja atau saat di Senayan menghasilkan solusi-solusi strategis yang bisa membantu permasalahan daerah. Salah satunya mengenai tekanan fiskal akibat tanggungan kepegawaian.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman merespons positif langkah sepak terjang Komisi II selama ini. Ia pun berharap agar penyelesaian masalah birokrasi lain dapat terus dijembatani.
"Mudah-mudahan untuk persoalan yang lain termasuk bagaimana tentang aset, tentang pengolahan sampah, persampahan, lingkungan Kemudian bagaimana tentang pengelolaan SDM dan lainnya itu bisa dibantu juga melalui Komisi II-sehingga memudahkan kami akses-akses untuk mencapai tujuan-tujuan ini," ucapnya di kesempatan yang sama.
Kebersihan Kota
Perkara kebersihan itu membuat Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melulu berfokus pada pembangunan infrastruktur. Katanya, pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas umum memanglah penting, tapi jangan sampai melupakan keindahan wilayah.
"Tidak urus saja pembangunan, infrastruktur, tapi juga kebersihan kota itu penting. Jangan jalan-jalan ke luar negeri melihat keindahan kota di luar negeri, tapi kotanya sendiri penuh dengan sampah," kritik Kamarudin ditemui di acara yang sama.
Ia kemudian menegaskan bahwa krisis pengelolaan limbah di berbagai wilayah sudah berada pada ambang batas yang mengkhawatirkan. Kondisi ini dalam beberapa tahun ke depan, kata Legislator PDIP itu bisa bikin Indonesia dalam kondisi darurat sampah.
"Sementara sampah di Indonesia itu sudah dalam keadaan darurat. 5-6 tahun ke depan itu, kalau pemerintah daerah tidak bisa mengatasi sampah itu berbahaya sekali," sambungnya.
Hal inilah yang kemudian mendasari Komisi II melaksanakan Kunspek ke Bumi Sawerigading yang sekaligus menjadi momen pemberian Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) ke sejumlah kabupaten/kota. Program strategis nasional ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan kementerian terkait dan didukung pendanaan dari Bank Dunia.
"Harapannya dengan pemberian program ini daerah-daerah tersebut bisa melakukan endorsement terhadap pengelolaan sampahnya membangun TPS-TPS 3R dengan lebih masif, TPST dengan lebih masif," harap Rifqinizamy. (ndn/aha)
