Harga Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyoroti tingginya harga avtur yang dinilai berpengaruh terhadap biaya penerbangan dan harga tiket yang harus dibayarkan masyarakat. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai komponen pembentuk harga avtur, termasuk beban pajak, agar biaya penerbangan tetap kompetitif dan tidak semakin mendorong masyarakat beralih ke transportasi darat.

Menurut Syarif, persoalan avtur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian DPR, khususnya Komisi XII yang membidangi sektor energi. Ia menyebut persoalan harga avtur tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pengolahan, tetapi juga komponen pajak yang dikenakan terhadap avtur.

“Nah, ini jadi bahan kami juga di Komisi XII dengan perhatiannya agar nanti terkait mengenai masalah avtur. Karena kita ini memang yang mahal itu bukan pengolahan avtur, pajaknya itu yang mahal,” ujar Syarif saat ditemui Parlementaria di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (3/10/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu menjelaskan, struktur biaya tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena harga avtur pada akhirnya berpengaruh terhadap biaya operasional maskapai. Ketika biaya penerbangan meningkat, beban tersebut berpotensi tercermin pada harga tiket yang dibayarkan penumpang.

Karena itu, Syarif menilai pemerintah perlu memperhatikan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan avtur. Menurutnya, Kementerian Keuangan juga perlu memahami dampak struktur pajak terhadap industri penerbangan, terutama ketika pemerintah pada saat yang sama ingin menjaga konektivitas udara dan aktivitas bandara di berbagai daerah.

“Jadi, avtur itu selain PPN ada lagi pajak-pajak yang lain. Nah, ini yang mesti dibenerin. Keuangan juga harus mengerti masalah ini,” katanya.

Syarif mengingatkan, harga penerbangan yang semakin tinggi dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan transportasi. Terlebih, pembangunan jaringan jalan tol membuat perjalanan darat semakin menjadi alternatif bagi masyarakat untuk sejumlah rute.

“Jangan sampai menjadi komoditas untuk penerbangan ini. Karena apa? Karena kalau penerbangan ini mahal, maka orang akan lebih memilih lewat jalan darat. Apalagi sudah banyak tol saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, pergeseran pilihan masyarakat dari transportasi udara ke transportasi darat tidak hanya berdampak pada maskapai, tetapi juga dapat berimbas terhadap tingkat keterisian pesawat dan aktivitas bandara. Jika jumlah penumpang menurun, kapasitas infrastruktur bandara yang telah disiapkan juga berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal.

“Karena kalau sudah lewat tol semua, maka bandara akan sepi. Penerbangan juga akan lumpuh nanti karena tidak ada penumpang lagi,” tandas Syarif. (fa/um)