//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat.|Foto: Karisma/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, menggantikan suksesor sebelumnya Sugiono. Merespons hal itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen perlu saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
"BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional," kata Syahrul dalam keterangannya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Menurut Syahrul, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
"Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global," ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Syahrul mengatakan prinsip bebas aktif perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam merespons perubahan geopolitik, sekaligus memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral.
Diplomasi Indonesia, kata dia, juga perlu memastikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan memperluas kerja sama yang mendukung pembangunan nasional.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri," pungkas politisi Dapil Riau ini. (pun/rdn)
