//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota BAM DPR RI GM Totok Hedi Santosa saat mengikuti audiensi Kuasa Hukum Korban Seller TikTok Shop Indonesia.|Foto: Devi/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi Kuasa Hukum Korban Seller TikTok Shop Indonesia guna mendengarkan aspirasi pelaku UMKM dalam menghadapi tuduhan fake order serta kebijakan platform. Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota BAM DPR RI GM Totok Hedi Santosa mengungkapkan adanya rencana BAM untuk melakukan berdialog langsung ke kantor TikTok.
“Jadi yang mungkin memang kami hanya datang untuk bicara dengan mereka ( TikTok) mempertanyakan hal-hal yang sudah kita catat tadi. Selebihnya nanti kita lihat di dalam pertemuan tersebut, kurang lebih seperti itu,” ujar Totok kepada Parlementaria di Ruang BAM, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Mengingat karakteristik BAM yang tidak memiliki mitra tetap layaknya komisi di DPR RI, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menerangkan pihaknya berinisiatif untuk mendatangi dan berbicara langsung dengan manajemen TikTok guna mengklarifikasi berbagai catatan persoalan yang telah dihimpun dari para korban.
Selain itu, Totok menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam melindungi warga negara dan para pelaku usaha yang terdampak oleh dinamika ekonomi digital. Menurutnya, pola hubungan kerja dalam sistem berbasis teknologi digital saat ini sangat berbeda dengan sektor konvensional, sehingga belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang memadai.
Meski demikian, Totok menegaskan negara tidak boleh tinggal diam terhadap jatuhnya korban di tengah masyarakat hanya karena payung hukum yang kuat terkait operasional platform digital masih terus disempurnakan. Pelaku usaha maupun pihak terdampak merupakan warga negara yang kehilangan haknya, sehingga negara wajib hadir untuk memberikan solusi perlindungan nyata.
"Negara tidak boleh diam saja, meski sampai hari ini belum ada regulasi yang kuat untuk menopang kerja negara. Hari ini ada korban, dan jangan-jangan korbannya banyak. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan," pungkas Totok. (pun/aha)
