Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

PARLEMENTARIA, Temanggung — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan.

“Tata niaga impor tembakau itu harus dikendalikan. Mungkin kalau dihentikan karena masih kurang tembakau kita, tidak mungkin, tapi dikendalikan,” ujar Aher dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).

Ia menilai impor tembakau memiliki karakter berbeda dengan impor komoditas pangan yang langsung dikonsumsi masyarakat. Tembakau impor menjadi bahan baku industri sehingga, menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong perusahaan memprioritaskan penyerapan hasil produksi petani dalam negeri.

“Tinggal ada komitmen perusahaan oleh negara dibuat berkomitmen untuk menyerap hasil tembakau masyarakat. Selesai, impor juga akan berkurang dengan sendirinya,” katanya.

Aher menekankan impor seharusnya digunakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan yang belum mampu dipasok produksi domestik, bukan menggantikan komoditas yang dapat disediakan petani Indonesia. “Impor seperlunya saja sebagai material ekonomi. Ketika kita punya produksi cukup untuk 90 persen atau 80 persen, impor kurangnya,” tegasnya.

Menurut Aher, kebijakan tersebut penting di tengah kekhawatiran petani terhadap peningkatan impor yang berpotensi mengurangi penyerapan tembakau lokal. Ia juga mengingatkan kebijakan terkait aspek kesehatan, termasuk pengaturan tar dan nikotin, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penggunaan bahan baku dalam negeri.

Selain tembakau, Aher juga menyoroti aspirasi mengenai penguatan produksi bawang putih lokal. Ia tertarik dengan masukan dalam forum yang menyebut bawang putih lokal memiliki karakteristik dan kekuatan rasa yang berbeda sehingga kebutuhan penggunaannya dapat lebih sedikit dibandingkan produk impor.

Menurutnya, keunggulan tersebut perlu diperkuat dengan kajian agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Upaya menuju swasembada bawang putih juga dinilai perlu disusun secara bertahap, mulai dari ketersediaan benih hingga peningkatan produksi.

“Kalau kemudian kita sangat memungkinkan untuk sampai kepada swasembada, mengapa tidak? Urusan bibit kan tinggal dibuat tahapan-tahapan, tahun berapa kita swasembada bibit yang berakibat pada swasembada produksi,” tutur Aher.

Ia optimistis kapasitas produksi bawang putih nasional dapat terus ditingkatkan apabila didukung kebijakan yang konsisten. Dengan potensi yang dimiliki Temanggung, penguatan produksi lokal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (gal/aha)