//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, saat ditemui Parlementaria usai agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI secara penuh menyetujui penetapan Sarjito sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
Melalui bursa ini, harapnya, Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar penonton menjadi pembentuk harga (price maker) atas kekayaan alamnya sendiri. Kesepakatan aklamasi seluruh fraksi diambil demi memastikan kesiapan regulasi teknis sebelum bursa beroperasi secara penuh.
"Alhamdulillah semua fraksi secara aklamasi menyetujui Pak Sarjito untuk periode 2026–2031. Tugas ini cukup berat karena sesuai undang-undang kita harus segera menetapkan POJK-nya untuk dikonsultasikan dengan DPR, dengan harapan operasional bursa bisa dimulai pada 1 Januari 2027," tutur Hekal.
Sebagai informasi, pembentukan pengawas BMKS OJK ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menciptakan ekosistem perdagangan komoditas yang transparan, adil, dan berdaya saing internasional. Dengan demikian, hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah selesai digelar ini akan diproses ke tahap pengesahan berikutnya pada Rapat Paripurna DPR RI yang direncanakan pada kamis mendatang.
Rencananya, pada tahap awal, pengawasan BMKS akan diprioritaskan pada tiga komoditas utama nasional yakni batubara, nikel, dan kelapa sawit. Prioritas ini dinilai sejlana dengan rekam jejak Sarjito sebagai mantan Deputi Komisioner OJK dan penyidik bursa saham, yang mana berpotensi menjadi modal kuat untuk mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran di pasar komoditas.
Berangkat dari pengalaman ini pula, sebut Hekal, bisa memberikan keyakinan bagi para pelaku industri. "Harapan kita, ada orang yang memahami bursa dan bisa berinteraksi secara luwes dengan stakeholder utama seperti Danantara dan DSI, agar cita-cita Presiden bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat ini," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. (Ndy/um)
