KDKMP Bisa Pangkas Rantai Distribusi Barang Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat. Pasalnya, jaringan koperasi di tingkat desa dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi.

Hal itu disampaikan Adisatrya kepada Parlementaria saat merespons Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden turut menyinggung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya dalam kaitannya dengan penyaluran barang-barang bersubsidi. Adisatrya menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut karena dinilai dapat memperkuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung. Mudah-mudahan ini upaya pemerintah dalam melayani masyarakat lebih baik lagi, supaya barang subsidi bisa tersalurkan dengan baik melalui jaringan KDKMP,” ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, keberadaan KDKMP di tingkat desa dapat menjadi jaringan distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada jaringan distribusi yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Adisatrya menilai penguatan jaringan koperasi desa juga perlu diikuti dengan tata kelola dan pengawasan yang baik. Hal tersebut penting untuk memastikan barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi.

“Yang tentunya sekarang sudah ada di semua desa, bisa terjangkau lebih baik untuk masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan dengan lebih mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Adisatrya mengatakan Komisi VI DPR RI akan mencermati pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama terkait efektivitas distribusi dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan KDKMP harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa, bukan sekadar menjadi saluran administratif pemerintah.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah VIII itu berharap penguatan koperasi desa dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan usaha. Dengan demikian, KDKMP tidak hanya berperan dalam penyaluran barang bersubsidi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di daerah.

Adisatrya menegaskan, setiap kebijakan terkait subsidi harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, distribusi melalui KDKMP perlu dikawal agar berlangsung efektif, transparan, dan tepat sasaran. (fa/um)