//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianti menyampaikan sambutan untuk membuka rapat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Bali.|Foto: Clarissa/Karisma
PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti dinamika alokasi anggaran pertahanan yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia menegaskan komitmen Komisi I untuk mendorong peningkatannya pada tahun anggaran mendatang.
"Keberpihakan di politik, anggaran 2024 sebesar Rp2.433.000.000 (triliun) sekarang turun menjadi Rp2.420.000.000 (triliun) di 2025. Nah ini tidak boleh lagi, kita harapkan di 2027 meningkat atau enggak di angka Rp2.450.000.000 (triliun) ke Rp2.550.000.000 (triliun)," ujar Utut di hadapan Panglima Kodam IX/Udayana dan jajaran pimpinan jajaran TNI saat Kunjungan Kerja ke Markas Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan berada di angka Rp139 triliun. Namun, seluruh anggota Komisi I DPR RI menyepakati adanya usulan tambahan anggaran.
"Supaya dipahami, angka yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan itu Rp139 triliun. Tetapi kami semua di Komisi I sepakat atas permintaan tambahan sebesar Rp195 triliun," tegas Utut dalam kunjungan yang mengangkat tema "Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI-Timor Leste".
Lebih lanjut, Utut memaparkan bahwa penguatan sektor pertahanan ini sejalan dengan Asta Cita dari visi Presiden, khususnya terkait penguatan pertahanan dan keamanan negara. Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus pada peningkatan anggaran secara bertahap guna mendukung pemenuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendukung kelanjutan program penguatan postur pertahanan negara yang kini bergeser dari konsep lama menuju paradigma baru. "Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force. Jadi ada paradigma yang dibuat sebelumnya yaitu Minimum Essential Force, sekarang menjadi Optimum Essential Force untuk memperkuat pasukan pemukul cepat atau reaksi cepat di daerah perbatasan," terang Legislator Dapil Jawa Tengah VII tersebut.
Di akhir sambutannya, Utut mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perangkat-perangkat pertahanan. (cla/aha)
