Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah. Salah satunya melalui dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama yang akan dialokasikan untuk pemberian honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren dan madrasah.

"Kami di Komisi VIII DPR RI baru saja menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama. Tambahan anggaran tersebut salah satunya akan diarahkan untuk honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan bagi masing-masing guru (madrasah negeri dan swasta)," ujar Wachid.

Menurut pandangannya, peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah merupakan aspirasi yang selama ini terus disampaikan oleh para pendidik di lingkungan madrasah dan pesantren. Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI terus mendorong pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tenaga pendidik keagamaan.

Data Pendidikan Keagamaan Harus Valid

Selain persoalan kesejahteraan guru, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya validitas data pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Ia menilai berbagai program bantuan dan penganggaran sering kali terkendala akibat data yang belum akurat. "Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa persoalannya ada pada data. Ketika datanya tidak valid, banyak program yang akhirnya tidak tersalurkan secara optimal," katanya.

Sebagai contoh, ia masih menemukan adanya anggaran bantuan pendidikan yang tidak terserap sepenuhnya karena permasalahan administrasi dan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Kondisi tersebut menurutnya harus segera diperbaiki agar program-program pemerintah dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wachid juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi madrasah dan pesantren yang menurutnya masih sering tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan umum dalam hal dukungan anggaran maupun fasilitas pendidikan. Maka dari itu, ia menegaskan Komisi VIII DPR akan terus memperjuangkan agar madrasah dan pesantren memperoleh akses yang lebih besar terhadap berbagai program pemerintah.

"Saya sedih ketika madrasah dan pesantren masih sering diposisikan berbeda dibandingkan sekolah umum. Padahal kontribusi pesantren dan madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat besar," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Tidak henti ia mengungkapkan pihaknya juga terus mendorong pembentukan Direktorat Pesantren yang hingga kini masih menunggu penyelesaian aspek kelembagaan dan organisasi dari pemerintah. Dirinya pun berharap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pesantren, madrasah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan keagamaan dalam kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama dalam rangka memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia. (um)