//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
`Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf saat melaporkan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.|Foto: Ist/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Walaupun melihat berbagai terobosan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2026, Timwas Haji DPR memiliki sejumlah masukan kepada Pemerintah. Sejumlah catatan yang ada merupakan hasil pengawasan Timwas DPR RI yang didapat langsung dari lapangan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, catatan diberikan DPR kepada Pemerintah untuk memastikan terwujudnya peningkatan penyelenggaraan ibadah Haji ke depan.
“Beberapa catatan penting untuk evaluasi komprehensif demi pelayanan jemaah yang semakin sempurna,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Cucun yang merupakan Ketua Timwas Haji DPR 2026 tersebut menyampaikan catatan dari Timwas Haji DPR, terutama terkait pelayanan jemaah Indonesia di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Untuk masa yang akan datang, DPR mendorong agar kualitas layanan penyelenggaraan ibadah Haji di Armuzna tidak lagi berada pada Kelas D.
“Diperlukan kalkulasi pembiayaan yang baik untuk meningkatkan kelas layanan di Armuzna menjadi minimal Kelas C, sehingga penyediaan layanan di Armuzna dapat jauh lebih baik lagi,” sebut Cucun.
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengungkap catatan Timwas DPR lain, yakni tentang pentingnya pengetatan pelaksanaan Istitha'ah (kemampuan secara fisik, mental, finansial, dan keamanan) jemaah. Khususnya, kata Cucun, Istitha'ah di bidang kesehatan.
“Catatan ini menjadi sebuah evaluasi dalam aspek Istitha'ah bidang kesehatan karena Timwas DPR menemukan cukup banyak jemaah Haji Indonesia yang masuk dalam kategori risiko tinggi,” tuturnya seraya mengingatkan berbagai Fasilitas Kesehatan di daerah harus tertib dan tidak boleh main-main dalam memberikan Surat Keterangan Istitha'ah bagi jemaah.
“Hal ini sangat penting untuk mencegah tingginya mortalitas jemaah pada saat di Tanah Suci, sehingga jemaah yang berangkat betul-betul siap dan sehat dalam menunaikan seluruh rangkaian ritual ibadah Haji,” tandas Politisi Fraksi PKB ini.
Cucun memastikan, DPR akan terus mendukung upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan ibadah Haji terbaik bagi masyarakat Indonesia. “Komunikasi dan koordinasi antara DPR dan Pemerintah akan terus kita bangun untuk kebaikan pelaksanaan Haji yang akan datang,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu. (pun/ssb)
