Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan parlemen secara sendiri, tetapi membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata di masyarakat.

“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.

Puan juga menyoroti dinamika global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga tantangan keamanan manusia yang semakin kompleks. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.

Ia kemudian mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk membangun komitmen yang tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur.

“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Puan mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses yang membutuhkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang agar Indonesia dapat berkembang secara optimal.

“Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,” lanjutnya.

Karena itu, Puan mengajak seluruh perempuan yang hadir dalam forum tersebut untuk terus memperkuat peran dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.

“Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh,” ucapnya.

“Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen yang mengubah,” tambah Puan.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

“Jadi nanti setelah rencana ini yang merupakan konsolidasi nasional, kita akan membuat kegiatan untuk mengumpulkan beberapa NGO-NGO. Tentu saja mengundang mereka untuk membicarakan program kerja KPPRI ke depan dan juga tentu saja program-program ini untuk mendukung peran perempuan ke depannya,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Ia menegaskan kegiatan KPPRI ke depan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada agenda advokasi yang dapat memberikan dampak nyata terhadap kebijakan bagi perempuan dan anak.

“Jadi bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya, tentu saja human empowerment,” katanya.

Sarifah menjelaskan, KPPRI juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk para duta besar negara sahabat dan NGO dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut penting agar keberadaan KPPRI semakin dikenal di tingkat internasional sekaligus memperkuat kolaborasi kebijakan terkait isu perempuan.

“Kita juga mengundang para dubes-dubes agar mereka tahu bahwa di DPR RI ada KPPRI. Dan kita juga bukan hanya di nasional, bahkan nanti di internasional kita akan bekerja sama dengan para dubes, para NGO, baik dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Forum KPPRI Amelia Anggraini menegaskan perempuan perlu mengambil peran lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan publik, terutama di tengah berbagai tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya, perspektif perempuan penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak, perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Ia menambahkan, forum KPPRI menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan.

“Tadi kita juga telah mendengarkan berbagai pandangan dan komitmen bersama mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan, memperluas akses dan kesempatan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan responsif gender,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Amelia berharap hasil diskusi dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan kerja bersama ke depan.

“KPPRI berkomitmen untuk terus menjadi ruang bersama bagi perempuan parlemen lintas fraksi dan lintas latar belakang dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, anak, keluarga, kesetaraan kesempatan, dan demokrasi yang inklusif,” pungkasnya.

Adapun forum diskusi tersebut digelar KPPRI dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, khususnya terkait keterwakilan perempuan di parlemen sebagai salah satu indikator penting kualitas demokrasi.

Selain dialog interaktif, forum tersebut juga menghadirkan pagelaran budaya karya anak bangsa bertajuk Wastra Nusantara. KPPRI turut mendeklarasikan poin-poin komitmen yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut. (hal/rdn)