//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.|Foto: Andri/Sari
PARLEMENTARIA, Tangerang - Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna kembali menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Sebab, pengalaman pada musim haji sebelumnya membuat DPR memberi perhatian khusus terhadap mobilisasi jutaan jemaah Indonesia di kawasan tersebut.
Maka dari itu, Anggota Timwas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pengawasan tahun ini tidak hanya fokus terhadap pelayanan dasar seperti penginapan dan konsumsi, akan tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat saat puncak haji berlangsung. “Timwas Haji DPR ada lima tugas utama, yaitu mengawasi akomodasi, katering, transportasi, kesehatan, dan puncak haji di Armuzna. Ini menyiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” kata Rieke saat ditemui oleh Parlementaria di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (18/05/2026).
Lebih lanjut, menurutnya, Armuzna merupakan fase paling berat dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Kepadatan manusia dalam waktu bersamaan membuat risiko kelelahan, keterlambatan transportasi, hingga kekacauan mobilisasi sangat mungkin terjadi apabila skenario pengamanan tidak dirancang secara matang.
Berkaca dari pada pengalaman tahun 2023 ketika dirinya berangkat haji bukan dalam kapasitas sebagai Timwas DPR. Berdasarkan pemantauannya, berbagai persoalan mobilisasi disebutnya cukup serius dan berdampak langsung terhadap kenyamanan jemaah Indonesia.
“Nah, tahun 2023 saya juga berangkat haji, tapi bukan sebagai Timwas. Ada persoalan-persoalan yang cukup serius terkait mobilisasi jemaah kita ketika di puncak haji tersebut. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada begitu,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya penguatan koordinasi antarlembaga agar distribusi transportasi, pengaturan jadwal keberangkatan, hingga penanganan jemaah sakit dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Timwas DPR juga akan memastikan pemerintah memiliki langkah mitigasi apabila terjadi kepadatan ekstrem di jalur perpindahan jemaah.
Ia pun berharap pelayanan terhadap jemaah Indonesia tahun ini dapat berjalan lebih baik dibanding musim haji sebelumnya. Baginya, pengaturan tahapan ibadah yang tertib akan sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan jemaah di Tanah Suci.
“Harapannya lebih baik lagi pelayanan kepada jemaah Indonesia dari Indonesia sendiri tentunya, untuk mengatur bagaimana mereka bisa melakukan tahapan-tahapan haji dengan baik,” tuturnya.
Selain Armuzna, pengawasan kesehatan juga menjadi bagian penting. Tingginya aktivitas fisik dan cuaca ekstrem di Arab Saudi membuat jemaah rentan mengalami kelelahan. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan penanganan dapat berujung fatal, terutama bagi lansia.
Menutup pernyataan, Rieke menegaskan pengalaman masa lalu harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan haji Indonesia semakin tertata. Menurutnya, keberhasilan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan negara melindungi keselamatan jemaah selama berada di Tanah Suci. (man/um)
