//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, saat Kunjungan Kerja Komisi X, di Kupang, NTT.|Foto: Skr/Karisma
PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu lantaran Pemprov NTT belum memiliki data akurat mengenai kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Hal tersebut disampaikan Anita saat kunjungan kerja ke NTT dalam rangka meninjau persoalan pendidikan dan kebutuhan revitalisasi sekolah.
“Saya tadi agak sedikit kecewa kepada pemerintah provinsi karena datanya mereka tidak ada akurat sama sekali. Berapa sekolah yang rusak berat, rusak ringan, baik SD, SMP, SMA, SMK harusnya kan ada data,” ujar Anita saat Kunjungan Kerja Komisi X, di Kupang, NTT, Rabu (22/04/2026).
Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Tanpa basis data yang jelas, proses pengusulan dan penentuan prioritas akan sulit dilakukan.
Ia menjelaskan, saat ini kuota revitalisasi sekolah yang masih tersedia secara nasional tinggal sekitar 7.000 unit. Dari data yang disampaikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) bahwa ada sekitar 3.000 unit sekolah yang menglami kerusakan, namun data tersebut perlu rincian yang jelas berdasarkan jenjang pendidikan.
“Apalagi kami kan mengejar kuota-kuota yang tersisa hanya 7 ribu. Kalau NTT tadi dikatakan ada 3 ribu, nah tapi 3 ribu itu kita mesti tahu mana SD, SMP, SMA, SMK berapa?” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Anita menegaskan, selain data kerusakan, status lahan sekolah juga harus jelas agar dapat memenuhi syarat menerima bantuan revitalisasi.
“Kalau tidak ada ya bagaimana kita juga mesti tahu pasti bahwa sekolah-sekolah yang mau dapat revitalisasi itu kan status tanahnya harus jelas, artinya sertifikat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah, termasuk tingkat kerusakan dan legalitas lahan, agar peluang memperoleh bantuan pusat tidak terhambat.
Menurut Anita, pembenahan sarana pendidikan di NTT perlu dilakukan secara serius mengingat infrastruktur sekolah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. (skr/rdn)
