Syamsu Rizal Tekankan Perkuat Diplomasi dan Pertahanan Nasional Demi Hadapi Geopolitik Global Terkini

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai dinamika geopolitik global yang dipicu konflik antara Iran dan Amerika Serikat berdampak langsung terhadap Indonesia, baik dari sisi ekonomi, energi, maupun arah kebijakan diplomasi. Baginya, eskalasi konflik global saat ini memberikan pelajaran penting soal bagaimana negara-negara bisa menggunakan sumber daya strategis sebagai instrumen pertahanan, termasuk dalam konteks rantai pasok global atau supply chain.

“Pelajaran yang sangat berharga adalah adanya ‘weaponisasi’ supply chain, di mana negara menggunakan sumber daya strategisnya untuk kepentingan pertahanan. Indonesia belum sepenuhnya melakukan itu, sehingga kita sedang menyusun regulasi agar bisa memanfaatkan potensi tersebut,” ujar Syamsu Rizal saat ditemui oleh Parlementaria di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut akan didorong melalui optimalisasi UU Nomor 23 Tahun 2019, yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya nasional untuk mendukung sistem pertahanan negara. Ia mencontohkan sejumlah kekuatan strategis Indonesia, seperti posisi Selat Malaka yang dilalui sekitar 30 persen lebih perdagangan global, serta komoditas minyak kelapa sawit (CPO) yang menyumbang hampir setengah kebutuhan dunia. 

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, dirinya menanggapi persepsi publik yang menilai diplomasi Indonesia cenderung tidak konsisten di tengah dinamika global. 

Maka dari itu, ia menegaskan kondisi tersebut merupakan refleksi dari perubahan tatanan dunia yang kini tidak lagi bersifat bipolar, melainkan multipolar dan sangat dinamis. “Diplomasi kita bukan zig-zag, tetapi respons terhadap volatilitas dunia yang luar biasa. Hubungan antarnegara hari ini sangat dinamis, sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak biasa, bahkan beyond the box,” jelasnya.

Perlu diketahui, konflik Iran dan Amerika Serikat yang memanas sejak awal tahun 2026 telah memicu krisis energi global, termasuk gangguan distribusi minyak dunia akibat terganggunya jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global. Dampaknya, harga energi meningkat dan menekan stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, dampak tersebut mulai terasa melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi, hingga potensi kebutuhan tambahan subsidi energi yang signifikan. Selain itu, arus modal keluar dan kenaikan harga minyak global turut mempersempit ruang kebijakan ekonomi nasional. 

Sebab itu, Rizal menilai kondisi ini menuntut Indonesia untuk mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih adaptif dan antisipatif. Ia menyebut seluruh komponen negara, mulai dari pemerintah, TNI, hingga DPR, perlu berperan aktif dalam merespons dinamika global tersebut.

Apalagi, menurutnya, posisi Indonesia saat ini cukup strategis di tingkat internasional, baik sebagai pemimpin di kawasan ASEAN, bagian dari Global South, maupun sebagai representasi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Modal tersebut, ungkapnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

“Diplomasi kita ke depan bukan hanya soal politik dan pertahanan, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap sektor lain, termasuk ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa stabilitas global dan dukungan semua komponen,” tandas Politisi Fraksi PKB itu. (um)