Pembentukan Holding BUMN Logistik Harus Mitigasi Gejolak Internal Perubahan Struktur Perusahaan

PARLEMENTARIA, Bandung – Rencana pembentukan Holding BUMN Logistik dinilai sebagai langka mulia untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI Askweni berharap konsolidasi ini tidak boleh hanya terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.

"Sejujurnya ini semua sangat mulia, yaitu melayani masyarakat, memudahkan, dan juga tentu ini bagaimana negara hadir memberikan kepastian layanan bagi rakyat," ujar Askweni saat memberikan tanggapan terkait evaluasi kinerja sektor logistik nasional saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/04/26).

Urgensi pembentukan holding ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa ekosistem logistik BUMN masih terpecah ke dalam lebih dari 20 entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Fragmentasi ini mengakibatkan inefisiensi operasional yang serius, yang berdampak pada penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen dan laba bersih yang merosot tajam sebesar 56 persen. 

Tanpa integrasi yang kuat yang didukung dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), biaya logistik nasional akan tetap tinggi dan terus membebani daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Karena itu, untuk memutus rantai inefisiensi tersebut, Askweni mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan menyatukan sistem logistik di bawah satu kendali yang terpusat. 

Ia menyarankan pemanfaatan aset historis PT Pos yang telah berusia lebih dari 200 tahun sebagai modal utama, mulai dari lahan, bangunan, hingga sumber daya manusia yang sudah mumpuni. 

"Kita menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa ini jadi satu sistem, sistem bagaimana terpadu, terpusat ke layanan logistik menggunakan kekuatan yang kita miliki," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan bahwa perubahan struktur organisasi sebesar ini pasti akan memicu gejolak di internal perusahaan yang harus segera dimitigasi. Ia menekankan pentingnya kesiapan manajemen dalam menghadapi potensi penolakan atau resistensi dari para karyawan yang terdampak oleh perubahan posisi maupun hierarki.

Selain aspek sumber daya manusia, mitigasi risiko melalui penguatan digitalisasi menjadi poin krusial yang disoroti Askweni guna menjamin keamanan transaksi masyarakat di ribuan titik layanan. Ia mengingatkan agar jangan sampai nama besar BUMN disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindak kriminal yang merugikan publik.

"Jangan sampai aset kita, nama baik kita, Pos Indonesia ini dipakai oleh orang-orang penipu melalui SMS-SMS penipuan. Pengawasan itu penting, jangan sampai di ribuan titik itu barang atau titipan masyarakat hilang atau dananya hilang," tuturnya.

Holding BUMN Logistik yang dibentuk di bawah kendali PT Pos Indonesia (PosIND) bertujuan untuk mengintegrasikan layanan logistik end-to-end (gudang, truk, kapal, pesawat) guna menurunkan ongkos logistik nasional dan meningkatkan efisiensi. Konsolidasi ini melibatkan 21 perusahaan/anak usaha BUMN pada 2026, mencakup pergudangan, pengiriman, dan transportasi darat-laut. (adi/rdn).