Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah tanpa hambatan distribusi.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa (14/4/2026), Selly mempertanyakan mekanisme pengadaan koper yang selama ini melibatkan maskapai. Ia mengusulkan agar ke depan pengadaan dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia agar distribusi lebih terkontrol.

“Koper itu jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah. Kenapa harus maskapai (yang melakukan pengadaan koper haji)? Tahun depan kenapa bukan Kemenhaj saja yang mengelola,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menurutnya, jika pengadaan dilakukan langsung oleh kementerian, proses distribusi dapat lebih efektif karena bisa disalurkan melalui kantor wilayah hingga ke tingkat kabupaten/kota secara berjenjang.

Selain persoalan koper, Selly juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang dilaporkan belum merata. Ia mempertanyakan koordinasi antar pihak terkait agar kebutuhan petugas di lapangan tidak terganggu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI M. Irfan Yusuf menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan kepada maskapai atas keterlambatan distribusi koper.

“Kami sudah mengirimkan surat peringatan dan tengah menyiapkan mekanisme sanksi (punishment) atas keterlambatan ini,” kata Irfan.

Ia menjelaskan, progres distribusi koper saat ini masih belum merata. Maskapai Saudi Arabian Airlines telah mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh distribusi koper rampung paling lambat 17 April 2026 agar seluruh jemaah telah menerima perlengkapan sebelum keberangkatan.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah juga mengirimkan tim asistensi guna memantau dan membantu distribusi di lapangan, termasuk meninjau langsung sejumlah titik distribusi yang mengalami kendala.

“Kami pastikan paling lambat 17 April koper sudah diterima jemaah,” ujar Irfan menegaskan. (ssb/rdn)