Pengembangan Komoditas Bawang Putih Butuh Keberpihakan Negara terhadap Petani

PARLEMENTARIA, Malang – Pengembangan komoditas bawang putih masih menjadi persoalan hingga kini. Harapan untuk membenahinya tidak cukup hanya dari sisi produktivitas petani, melainkan juga menjadi bagian dari persoalan strategis bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Edoardus Kaize dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Kamis (9/4/2026).

Dalam pertemuan Komisi IV bersama petani dan pemangku kepentingan daerah, Edoardus menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap petani bawang putih sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. 

Menurutnya, berbagai kendala yang dihadapi petani, mulai dari permodalan, keterbatasan lahan, hingga minimnya fasilitas produksi, harus segera ditangani secara konkret.

“Pengembangan bawang putih ini harus diseriusi. Ini bukan sekadar persoalan petani, tetapi persoalan bangsa. Karena itu, pemerintah harus hadir dan memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi,” tegasn Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia menilai, petani bawang putih saat ini tengah berjuang tidak hanya untuk kepentingan ekonomi keluarga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh agar produksi dalam negeri dapat meningkat secara signifikan.

Edoardus juga menegaskan bahwa seluruh keluhan dan aspirasi petani harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Ini menjadi catatan penting bagi seluruh stakeholder. Siapa pun yang memiliki peran dalam pengembangan bawang putih harus bergerak bersama memberikan dukungan kepada petani, khususnya di Malang dan umumnya di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan swasembada pada sejumlah komoditas pangan lainnya harus menjadi motivasi untuk mencapai swasembada bawang putih. Dengan upaya yang terencana dan dukungan yang maksimal, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor, bahkan mampu menjadi negara pengekspor di masa depan.

“Komoditas lain kita sudah menuju swasembada. Bawang putih juga harus bisa. Kita tidak boleh terus bergantung pada impor. Justru ke depan kita harus mampu menghasilkan surplus untuk ekspor,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edoardus turut mendorong agar perhatian pemerintah terhadap petani bawang putih semakin diperkuat, termasuk oleh Prabowo Subianto sebagai pemegang kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil diskusi, ia mengungkapkan bahwa berbagai aspirasi petani dapat disalurkan melalui dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian Pertanian serta mitra terkait lainnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai, seperti pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani serta penyediaan fasilitas produksi. Menurut Legislator dapil Papua Selatan ini, kebutuhan tersebut tidak boleh dibebankan kepada petani semata, melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kita tidak boleh membebani petani. Pemerintah harus hadir menyediakan sarana dan prasarana, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), agar produktivitas mereka meningkat,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian swasembada bawang putih. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, petani akan lebih mudah dalam mengelola lahan dan meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Edoardus menekankan bahwa langkah-langkah konkret dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses menuju swasembada bawang putih nasional. Hal ini mencakup penguatan sektor hulu hingga hilir, termasuk pembenahan sistem produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian.

“Jika produktivitas meningkat dan seluruh dukungan terpenuhi, maka proses menuju swasembada bawang putih akan semakin cepat tercapai,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi IV DPR RI dalam memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan efektif, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan petani sebagai pilar utama pembangunan sektor pertanian Indonesia. (mro/rdn)