PNBP Layanan Keimigrasian Bogor di 2025 Naik, Anwar Sadat: Target 2026 Harus Berbasis Data

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Bogor, khususnya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan analisis dan kajian berbasis data agar capaian tersebut dapat menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan ke depan.

Menurutnya, laporan kinerja yang disampaikan tidak hanya perlu menampilkan angka dan statistik, tetapi juga disertai analisis pola dan tren peningkatan layanan, seperti penerbitan paspor dan izin tinggal hingga kaitannya dengan peningkatan ekonomi. 

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan Komisi XIII DPR dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, dan jajaran pejabat Ditjen Imigrasi Jawa Barat lainnya, di Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

“Menurut saya pola ini kan harus dipelajari supaya penentuan target berikutnya untuk PNBP itu tidak hanya bersifat taken for granted saja, tapi ini bisa menjadi sumber pijakan pembuatan policy agar peningkatan PNBP ini dikomunikasikan, dikoordinasikan,” ujar Anwar Sadad 

Ia juga menyoroti peningkatan layanan izin tinggal di wilayah Bogor yang dinilai berkaitan dengan mobilitas warga negara asing, baik untuk tujuan wisata maupun aktivitas ekonomi. Pola peningkatan ini menjadi sorotan karena berdampak pada peningkatan PNBP izin tinggal yang signifikan. Menurutnya, pengelolaan data keimigrasian harus dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi dengan instansi terkait, mengingat Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri dalam pengawasan dan pelayanan. 

“Tadi kan ada banyak wisatawan asing atau orang-orang asing. Datang ke sini, tinggal di sini apakah bekerja di sini ini kan sebenarnya kan akan ketahuan. Kalau polanya kita kesampingkan, kita tidak bisa menjamin peningkatan paspor, peningkatan izin tinggal, karena imigrasi tidak bisa bekerja sendirian, harus berkolaborasi, bersinergi dengan instansi yang lain,” tambahnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang imigrasi yang mendukung perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia. Ia menilai aspek tersebut belum tergambar secara utuh dalam laporan kinerja yang disampaikan.

“Saya mempelajari bahwa Astacita di bidang imigrasi itu salah satunya terkait dengan dukungan pekerja imigran, yang menurut saya tidak ada gambarannya di dalam laporan Pak, yang bentuknya misalnya kemudahan pembuatan paspor atau dokumen keimigrasian untuk pekerja migran apakah pembebasan biaya atau lainnya menurut saya paling tidak ada komitmen yang tegas bahwa Astacita, salah satunya di bidang imigrasi itu adalah dukungan terhadap pekerja migran,” tegasnya.

Anwar Sadad berharap Ditjen Imigrasi dan jajaran di daerah dapat menyampaikan komitmen yang lebih tegas dan terukur dalam mengimplementasikan Astacita, sehingga kinerja keimigrasian tidak hanya berdampak pada peningkatan PNBP, tetapi juga pada perlindungan warga negara dan penguatan kebijakan nasional. •nap/rdn