Maman Imanul Haq Tekankan Tiga Hal yang Perlu Dilakukan dalam Penanggulangan Bencana

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi VIII DPR RI menekankan tiga hal dalam penanggulangan bencana di daerah maupun nasional, yaitu mitigasi bencana, validasi data, dan juga koordinasi yang bersinergi antarseluruh mitra kerja terkait. Sehingga, penyelesaian pendataan dan penyaluran bantuan dapat cepat tertangani dan meringankan masyarakat yang terdampak.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, usai menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, BPBD, dan BNPB beserta jajaran, di Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/03/2024).

“Saya minta, yang pertama, mitigasi bencana itu menjadi sangat penting, karena kita memang daerah yang rawan bencana. Yang kedua, data itu menjadi sangat penting, sehingga jangan sampai kita bersikap reaktif tapi harus proaktif. Misalnya kita sudah tahu di sebuah daerah yang sering kebanjiran berapa KK yang ada, sehingga nanti berapa Kepala Keluarga yang terdampak dan itu bantuannya ke sana. Yang ketiga, soal koordinasi. Koordinasi itu menjadi hal yang sangat penting. Kelambanan penyerahan data lalu koordinasi mengakibatkan masyarakat yang terdampak bencana itu tidak cepat-cepat tertangani,” ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menilai, semua instansi dan lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan bencana sudah cukup bekerja dengan segala keterbatasan yang ada. Sehingga sikap proaktif lebih dibutuhkan ketimbang sikap reaktif.

“Bahwa bencana itu tidak hanya disikapi secara reaktif tapi harus proaktif. Jangan nunggu dulu keadaan terjadi tapi kita sudah memprediksi”

“Sekali lagi keterbatasan SDM atau orang, dan koordinasi termasuk dengan pemda juga lambatnya informasi dari instansi daerah itu sendiri. Itu yang membuat kesulitan, baik Kemensos atau BNPB, saya rasa itu yang harus diperbaiki oleh kita semuanya. Bahwa bencana itu tidak hanya disikapi secara reaktif tapi harus proaktif. Jangan nunggu dulu keadaan terjadi tapi kita sudah memprediksi kejadian hujan dengan curah yang sangat tinggi daerah mana yang akan terjadi bencana,” tutup Politisi Fraksi PKB ini.

Data kebencanaan yang terhimpun melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.020 Respon Cepat. Yang di antaranya didominasi oleh dampak El Nino yaitu 392 Kejadian Kekeringan, 262 Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, 128 Kejadian Longsor, 62 Kejadian Banjir, 54 Kejadian Angin Kencang, 5 Kejadian Gempa Bumi yang berdampak pada kerusakan, serta 117 Kejadian Lainnya.

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwasanya bencana alam berupa banjir, angin kencang, longsor, dan gempa bumi menjadi bencana prioritas di Kabupaten Bandung.

Adapun data jumlah jiwa menderita per jenis bencana per tahun, yaitu pada tahun 2021, dengan jenis bencana banjir menyebabkan jiwa yang menderita sebanyak 214.244, angin kencang sebanyak 2.153, longsor 717. Pada tahun 2022, banjir menyebabkan jiwa menderita sebanyak 47.141, angin kencang 1.508, longsor 1.155. Pada tahun 2023, banjir memakan jiwa yang menderita sebanyak 62.600, angin kencang sebanyak 1.885, longsor sebanyak 933, dan gempa bumi sebanyak 25.

Diketahui bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan tren bencana yang cukup tinggi, di mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi, patahan lembang atau tanah bergerak pun tak luput dari tren bencana di Jawa Barat.

Sesuai dengan hasil asesmen bersama antara BPBD Kab. Bandung dengan Disperkimtan Kabupaten Bandung, semua bangunan rusak dengan kategori ringan sampai sangat ringan dibantu melalui bansos tidak terencana yang memanfaatkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dengan rincian sebagai berikut, yaitu Nanjung Mekar Rancaekek 298 CPCL, Jelegong Rancaekek 65 CPCL, Panenjoan Cicalengka 89 CPCL, Cileunyi Wetan Cileunyi 16 CPCL, Cileunyi Kulon Cileunyi 16 CPCL dan total 484 Rekom. •ndy/rdn