UU Keolahragaan dan MotoGP Mandalika Momentum Atlet Indonesia Tingkatkan Prestasi Internasional

[Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Arief/nvl]

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai dengan disahkannya Undang-Undang Keolahragaan dan event MotoGP di Mandalika, NTB, akan menjadi momentum para atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasi di kancah dunia internasional. Sebab, spirit dari UU Keolahragaan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap cabang olahraga hingga tingkat internasional.  Sehingga, UU tersebut kini tidak lagi menggunakan istilah “nasional” sebagaimana UU terdahulu berjudul “UU Sistem Keolahragaan Nasional” Nomor 3 Tahun 2005.

 

“Karena kita mengakomodasi juga sistem Olympic Charter yang bersifat universal, tidak hanya di nasional. Juga ada WADA Court yang mengadili karena kita pernah di-banned dan sudah dibuka sekarang. Mudah-mudahan nanti tidak ada atlet kita yang berprestasi tingkat internasional, tetapi Bendera Merah-Putih tidak bisa berkibar. Kan malu sekali,” ujar Fikri sebagaimana rekaman suara yang diterima Parlementaria, Senin (28/2/2022).

 

Meskipun demikian, Fikri berharap agar jangan sampai payung hukum sudah ditata dan disesuaikan dengan baik, tetapi implementasi di lapangan berbeda dengan aturan. Misalnya, seperti yang terjadi dalam event MotoGP Mandalika, di mana banyak keluhan atlet yang sudah maupun belum teratasi. Seperti soal aspal sirkuit.

 

“Karena itu, kita harus menyesuaikan dengan standar-standar yang ada. Kita juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini profesional dan kita ini siap hadapi baik single event maupun multi event termasuk MotoGP Mandalika ini,” urai Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

 

Di sisi lain, tambahnya, UU Keolahragaan yang masih menunggu penomoran tersebut juga telah menjamin masa depan atlet Indonesia berprestasi tingkat dunia. Mulai dari jaminan sosial, kesehatan, hingga masa tua. Sehingga, Fikri berharap atlet Indonesia tidak ragu untuk memaksimalkan potensi di cabang olahraga manapun.

 

“Jadi nanti setelah fungsi legislasi dilaksanakan, kita akan gunakan fungsi pengawasan untuk melihat implementasi UU ini. Termasuk kita akan cek kembali ke Mandalika seperti apa setelah UU ini disahkan. Kalau PON saja berjalan lancar saat masih dalam tahap UU Keolahragaan itu dibahas, nah kita pun berharap MotoGP Mandalika bisa lebih baik setelah disahkannya UU tersebut,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (rdn/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)