Tingkatkan Pendapatan Negara, Pemprov Aceh dan Bea Cukai Dapat Turut Lestarikan Tembakau Terbaik Indonesia

[Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin Tim Kunker BAKN DPR RI dengan Pemprov Aceh dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh. Foto: Anju/nr]

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banda Aceh dan Bea Cukai Banda Aceh dapat melestarikan kembali tembakau-tembakau terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini menjadi perhatian kedepannya untuk meningkatkan penghasilan yang diterima oleh negara dan juga para petani.

“Itulah kira-kira hasil yang kita dapat dari pembahasan itu. Sebenarnya secara historis, tembakau deli itu terbaik di dunia. Cuma, karena lahannya semakin sempit, produksinya sudah semakin turun, dan akhirnya menjadi tidak populer lagi, karena bibitnya sudah sulit didapat. Maka itu tadi akan menjadi salah satu perhatian kami kedepannya, bagaimana mengangkat lagi tembakau-tembakau terbaik yang bisa dihasilkan dari Aceh ini,” kata Wahyu usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Pemprov Aceh dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh, di Aceh, Senin (14/11/2022).

Lebih lanjut, kata Wahyu, hal itu juga terjadi di beberapa daerah di provinsi lain, sehingga kedepannya cukai terhadap pajak, lalu pajak terhadap minyak kelapa sawit itu dimulai dari angka nol persen. Tidak dengan mekanisme harga tertentu baru negara mendapatkannya.

“Kami berharap untuk meningkatkan pendapatan negara dari situ bisa cukup signifikan nilainya. Sedangkan dari masalah cukai rokok, tadi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi juga memberikan masukan bahwa banyak sekali tembakau dengan kualitas terbaik di sini yang juga banyak tergusur tanahnya oleh kelapa sawit. Itu yang menjadi masalahnya. Sehingga, keunggulan tembakau aceh seperti tembakau deli, itu menjadi semakin hari semakin sulit karena kesulitan masalah pembibitan,” ucap Wahyu.

Legislator Fraksi Partai Demokrat mengatakan lahan tembakau terbaik itu berebut sama lahan kelapa sawit. Padahal sebenarnya kalau kalau diihat, kenyataannya kelapa sawit ini tidak juga membuat daerah maju berkembang karena daerah tidak mendapatkan porsi dari hasil produksi minyak kelapa sawit ini tidak cukup signifikan.

“Karena mereka cuma menerima dana bagi hasilnya saja. Dan itupun dengan tanda kutip, karena pajaknya itu tidak dimulai dari nol, dan hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Makanya kita berharap kedepan, pendapatan negara itu terhadap minyak goreng itu atau minyak kelapa sawit itu dimulai dari nol hingga satu rupiah sudah ada untuk negara ini,” tutupnya. (aas/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)