Terima DIM RUU KSDAHE, Komisi IV Soroti Minimnya Anggaran Taman Nasional

[Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (kanan) saat memimpin Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Foto: Arief/nr]

Komisi IV DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) dalam Rapat Kerja yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Pimpinan DPD RI.

“Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengucapkan Terima Kasih atas penyampaian pandangan yang diberikan oleh pemerintah yakni Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Pimpinan Komite II DPR RI Yorrys Raweyai. Ia mencermati salah satu pandangan yang disampaikan, yakni perihal perlakuan khusus yang harus didapatkan oleh suatu wilayah yang luasnya lebih dari 70 persen merupakan wilayah konservasi.

“Perihal masalah, misalnya, suatu wilayah 70 persen lebih itu wilayah konservasi harus mendapat perlakuan khusus. Tapi perlu kita ketahui juga para pejabat yang hadir pada hari ini, anggaran untuk menjaga Taman Nasional itu nilainya kecil sekali,” tuturnya.

Sudin, lanjutnya, merasa heran dengan pemerintah, utamanya Kementerian Keuangan dalam melihat dan memandang minimnya anggaran untuk menjaga wilayah konservasi. “Anggarannya satu tahun, satu hektar, hanya 5500 rupiah per tahun. Ini secara apapun hitungan tidak logis. Maka selalu setiap kami rapat, kami dengungkan pula permasalahan tersebut,” pungkasnya.

Legislator dapil Lampung I itu juga menyampaikan, agar Kementerian Dalam Negeri dapat menyampaikan kembali permasalah kecilnya anggaran tersebut. Lantaran hutan lindung itu berada di bawah pengawasan provinsi. Akan tetapi selama ini hampir beberapa wilayah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan untuk melindungi Taman Nasional itu minim sekali. (gal/rdn)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)