Terima Aspirasi Kepala Desa, Charles Meikyansyah Perjuangkan Revisi UU Desa

Anggota DPR RI Charles Meikyansyah (baju biru) saat menerima aspirasi tuntutan Kepala Desa se-kabupaten Jember yang tergabung dalam APDESI ketika melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Foto: Ist/nr

Anggota DPR RI Charles Meikyansyah (baju biru) saat menerima aspirasi tuntutan Kepala Desa se-kabupaten Jember yang tergabung dalam APDESI ketika melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Foto: Ist/nr

Seratus (100) Kepala Desa se-kabupaten Jember yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berbondong-bondong menuju Jakarta melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR RI hari ini, Selasa (17/1/2023).

Para Kepala Desa menuntut perubahan masa jabatan 9 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 tahun. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Charles Meikyansyah menerima aspirasi tuntutan kepala desa.

Menurut Charles, ada sepuluh poin yang menurutnya perlu dievaluasi dalam UU Desa diantaranya soal kedudukan dan jenis desa, tugas dan tanggung jawab penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan desa, ketentuan desa adat, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

“Salah satu usul yang disampaikan terkait revisi Undang-Undang tentang Desa ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perangkat desa. Masa jabatan kepala desa yang hanya enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga para kades terpilih belum bisa menyelesaikan rencana pembangunan desa,” ungkap Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).

Lebih lanjut, APDESI juga mengusulkan penambahan penghasilan dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa yang bersumber dari APBN (dana desa), sehingga gaji pokok semua kepala desa di Indonesia sama dan waktu pembayarannya juga sama. Sedangkan tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan beban kerja dan wilayah.

Sisi lain, APDESI meminta agar kepala desa dan perangkat desa mendapat asuransi kesehatan. Mereka mengklaim 80 persen kepala desa dan perangkat desa di Indonesia tidak mempunyai asuransi kesehatan. APDESI mengusulkan tunjangan kerja bagi kepala desa sebesar 3-5 persen dari dana desa.

“APDESI juga meminta dana desa hingga sepuluh persen dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara. Maka dari itu, saya, sebagai bagian dari wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah APDESI Jember, mendukung dan mensupport terus aspirasi mereka,” pungkas politisi daerah pemilihan Jawa Timur IV ini. •ann/aha

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)