Target Vaksinasi Guru Molor

PTM Terbatas merupakan rencana pemerintah untuk menghindarkan generasi muda dari lose learning. Demi keberlanjutan generasi bangsa Indonesia, upaya tersebut memang patut didukung, namun konsekuensinya yang sangat berat harus menjadi perhatian pemerintah.

 
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto: Erman/nvl

Ada banyak ikhtiar yang bisa dilakukan sebagai upaya mendukung PTM Terbatas. Salah satunya adalah dengan melakukan percepatan vaksinasi kepada guru/pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Fenomena yang bertolak belakang adalah ketika pemerintah mengatakan bahwa target vaksinasi terhadap guru mundur dari target awal yaitu Juli 2021 menjadi Agustus 2021. Padahal, tahun ajaran baru di sekolah mulai pada bulan Juli.

Hingga pertengahan Juni 2021, angka vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan tak sampai 50 persen. Dari 5,6 juta yang harus divaksin, baru sekitar 1,5 juta orang yang sudah divaksin. Tak ada kata lain, pemerintah harus kejar tayang, mengingat masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi secara khusus menyoroti vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ia menekankan agar pemerintah tidak membuka sekolah yang guru atau tenaga pendidiknya belum divaksinasi, karena hal tersebut bagian dari perlindungan terhadap Covid-19.

“Sejak awal terdektesi dari klaster kantor, klaster transportasi, klaster keluarga. Jangan sampai ada klaster sekolah. PSBB sosial, tempat kerja, tempat ibadah, sekolah masuk kategori pembatasan. Kita harus menahan diri sampai betul-betul siap. Apa itu siap, yaitu di antaranya sudah dilakukan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Intan.

Politisi Fraksi PAN ini tidak sependapat jika PTM dibuka di sekolah yang berada di zona hijau. Ia beralasan, kedatangan murid atau guru bukanlah dari wilayah yang sama. “Datangnya guru dan murid ga bicara zonasi. Satu kecamatan zona hijau, ada yang zona kuning, kecamatan sebelah zona merah. Atau datang dari tempat lain Jabodetabek. Jadi tidak bisa lagi. Harus dijaga betul, jangan sampai ada klaster sekolah,” politisi Fraksi PAN ini. 

Dirinya menyambut baik ketika pemerintah sedang mengupayakan untuk mendatangkan Vaksin Pfizer. Dimana, vaksin ini sudah dilakukan uji klinis dan dinyatakan aman untuk anak, sehingga Intan berharap agar pemerintah mengutamakan anak-anak untuk menerima Vaksin Pfizer ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menyuntikkan vaksin sinovac kepada anak-anak usia 12-18 tahun.

“Tapi dengan tingginya angka Covid saat ini, hemat saya tidak bijak jika memaksakan PTM di tahun ajaran baru (Juli 2021), karena Covid sedang tinggi. Sangat berbahaya melakukan uji coba PTM,” kilah Intan.

Kesehatan Masyarakat Di Atas Segalanya

 
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina. Foto: Jaka/nvl

Menanggapi wacana PTM Terbatas Juli mendatang, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengingatkan pemerintah bahwasanya kesehatan masyarakat sangat penting dan di atas segala-galanya. Ia berharap pemerintah cermat dalam mengambil setiap keputusan terutama menyangkut kesehatan masyarakat.

“Kesehatan masyarakat di atas segala-galanya. Grafik kasus Covid-19 terus alami kenaikan. Klaster-klaster bermunculan. Ini harus kita cegah bersama demi menekan penyebaran Covid-19,” ungkap Arzeti.

Politisi Fraksi PKB ini meminta pemerintah mengkaji secara mendalam soal pembelajaran tatap muka terbatas yang dikabarkan bakal mulai Juli mendatang. “Harus dilihat secara cermat dengan situasi yang ada saat ini. Saya rasa harus dikaji lebih mendalam, dipertimbangkan dengan sangat matang,” tuturnya.

Penolakannya terhadap pembelajaran tatap muka terbatas bukanlah pernyataan tak mendasar. Data terbaru dari IDAI menyatakan bahwa proporsi kasus positif Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 12,5 persen.

“Dari situ dikatakan 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak. Ini mengkhawatirkan,” tegasnya.

 Arzeti berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi soal PTM terbatas. Namun kalau keputusan tetap harus dilakukan mengenai rencana itu, ia meminta jaminan kesehatan anak-anak saat pergi ke sekolah dan kembali ke rumah.

“Kita ingin menjaga anak-anak Indonesia tetap sehat, namun tidak mengabaikan pendidikannya. Keduanya sangat penting, namun tetap harus mengedepankan kesehatan anak yang utama. Sosialisasi pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan secara luas dan mempertimbangkan masukan dari orang tua serta anak-anak didik. Kita ingin Indonesia secepatnya lepas dari Covid-19,” harap Arzeti.

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelaksanaan PTM harus didahului penyuntikan vaksin terhadap seluruh guru dan tenaga pendidik. Hal itu guna meminimalisasi potensi penularan virus corona di lingkungan sekolah.

Namun demikian, terkini Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengatakan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan baru mencapai 35 persen dari target yang telah ditetapkan.

Ia menyebut persentase tersebut sudah termasuk guru dan dosen. Dengan demikian, katanya, dari 5,5 juta jumlah pendidik dan tenaga pendidikan, sudah lebih dari 2 juta yang mendapatkan vaksinasi.l rnm/er

Kita ingin menjaga anak-anak Indonesia tetap sehat, namun tidak mengabaikan pendidikannya. Keduanya sangat penting, namun tetap harus mengedepankan kesehatan anak yang utama

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)