Tanggapi Bencana Gempa Cianjur, Pimpinan DPR: Komisi Teknis dan Pemerintah Harus Bahas Pola Mitigasi Bencana

[Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/nr]

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad minta Komisi teknis di DPR untuk duduk bersama dengan pemerintah membahas pola mitigasi atau membuat alat deteksi bencana. Hal ini menyusul bencana gempa bumi berkekuatan magnitude 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada Senin, 21 November 2022 yang menyebabkan 162 orang meninggal.

“Memang sudah beberapa kali di daerah itu terjadi hal seperti ini. Nah mungkin kita akan minta kepada komisi teknis terkait untuk kemudian duduk bersama sama dengan pihak pemerintah untuk mungkin membuat pola mitigasi atau membuat alat deteksi yang bisa memperingatkan lebih dini agar tidak terjadi hal hal seperti ini  terulang Kembali,” jelas Dasco pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Dasco juga mengucapkan turut berduka atas kejadian tersebut. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengimbau kepada BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Cianjur, serta kepolisian untuk bahu-membahu menolong korban gempa.

“Turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban yang mengalami kerugian baik moril, materil, maupun yang meninggal dunia. Itu adalah musibah yang memang tidak dapat diprediksi, oleh karena itu selain ungkapan prihatin, saya menghimbau kepada pihak terkait, Badan SAR Nasional, BNPB dan lain lain, terutama Pemda Jawa Barat dan Cianjur, pihak kepolisian untuk sama sama kita menghimbau untuk para korban baik yang luka luka, trauma pasca bencana, maupun yang kehilangan tempat tinggal,” tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, diketahui selain 162 orang meninggal, 326 orang juga luka-luka, dan 13.784 orang mengungsi. tercatat sebanyak 2.345 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. (we/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)