Sukamta Dukung RUU TPKS Segera Disahkan

[Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat hadir pada Rapat Paripurna. Foto: Geraldi/rni]

 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan. Pembahasan RUU TPKS tinggal menunggu waktu setelah Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan kepastian pembahasan RUU ini. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengusulkan agar RUU TPKS turut mengatur pelarangan LGBT di Indonesia.

 

“Kami dari Fraksi PKS tentu sangat mendukung segera disahkannya RUU ini (sebagai RUU inisiatif DPR). Kami mengusulkan seluruh bentuk kekerasan seksual itu tidak boleh ditolerir (dan) hadir di negeri Pancasila ini, itu tentu (kami dukung)," kata Sukamta saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

 

Sukamta menyebut perilaku seksual yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran juga harus harus dilarang. Misalnya LGBT, Sukamta menyebut perilaku seksual tersebut bertentangan dengan ajaran agama. "Tapi kami juga mengusulkan agar seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan budaya ketimuran, misalnya LGBT, juga yang bertentangan dengan aturan Tuhan, karena kita negara Pancasila yang Berketuhanan yang Maha Esa, itu juga dilarang di dalam RUU ini," ujar Anggota Banggar DPR RI itu.

 

“Kami juga ingin RUU pemberantasan kekerasan seksual itu tidak menyimpangi dari UUD 1945 dan Pancasila, sehingga semua nilai seksual, semua praktik seksual yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila mohon juga dilarang, tidak boleh eksis di negara kita, negara yang Pancasilais dan berdasarkan UUD 1945," sambung legislator dapil DI Yogyakarta itu. Rencananya DPR RI memastikan RUU TPKS akan segera disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat. (tn/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)