Semangat DPR Pulangkan 7.300 PMIB

Negara kembali mendapat tantangan ketika mendapat kabar bahwa Pemerintah Malaysia akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) pada bulan Juni 2021. Yang menjadi masalah adalah dalam masa itu Malaysia akan melakukan lockdown ketat yang berpotensi mempersulit kepulangan PMIB.

Dalam hal ini, DPR RI telah meminta agar proses repatriasi ini dilakukan secara bertahap selama bulan Juni-Juli 2021 dengan mengutamakan orang yang rentan terlebih dahulu seperti ibu hamil, orang lanjut usia, anak-anak, dan orang sakit. Lewat Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI), DPR RI mendorong kolaborasi sektoral antar kementerian dan lembaga dalam proses pemulangan.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar para pekerja migran tersebut mendapat perlindungan secara optimal. Menurut Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, awal Juni lalu, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang matang terhadap rencana kepulangan PMI.

Menurut Gus Muhaimin, 7.300 PMI merupakan jumlah yang sangat banyak. Sehingga apapun kondisi pahlawan-pahlawan devisa ini, ia meminta pemerintah dapat memberikan perlindungan optimal kepada mereka. Baginya, kolaborasi seluruh stakeholder mutlak diperlukan agar penanganan PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, dan mereka yang sakit.

“Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, pembiayaan bagi mereka yang sakit, harus dikonsolidasikan dan dikordinasikan antar seluruh stakeholder,” imbuh politisi PKB ini.

Lebih lanjut Gus Muhaimin menekankan, yang terpenting dalam menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, kemudian yang tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan pemda daerah asal PMI.

Ia menegaskan, langkah-langkah kerja konkret dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan paska mereka sampai daerah tujuan.

“Prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, harus dikoordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidan Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Timwas PPMI DPR RI dengan 11 Kementerian/Lembaga di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu, telah diambil kesimpulan yang salah satunya harus dilakukan pengklarifikasian ulang dengan Pemerintah Malaysia mengenai jumlah dan pendataan by name by address pada PMI yang akan dipulangkan pada Bulan Juni-Juli 2021.

Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pemulangan PMIB tersebut agar dapat sampai ke rumah dengan selamat. Selain itu juga bersifat mengklasifikasi para PMIB mengenai daerah-daerah pemulangan agar pemerintah dapat mempersiapkan lewat berbagai sektor transportasi, tidak hanya lewat Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saja.

Timwas PPMI pun dengan jelas merekomendasikan kepada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur kedatangan baru, baik melalui jalur laut maupun jalur udara untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur kedatangan yang sudah ada. Selain itu juga meminta data PMI by name by address bisa segera dilengkapi sebelum kepulangan.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK perlu mengklarifikasi kembali jumlah PMI dan data by name by address yg akan dipulangkan pada bulan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah Malaysia. Timwas PPMI meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia tersebut,” terang Anggota Timwas PPMI DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Kemudian, ditambahkan Ninik, sapaan akrab politisi PKB itu, demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Timwas PPMI juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal PMI untuk menyiapkan sejumlah fasilitas. “Agar masing-masing pemda dapat memberikan pelindungan yang optimal kepada PMI,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Jaka/nvl
Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. 

Tentukan Leading Sector

Sementara itu, Anggota Timwas PPMI DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus menjadi leading sector dalam upaya pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia. Menurutnya, UU telah memberikan ‘trah’ tersebut kepada BP2MI. Ia berharap ada informasi berkualitas yang bisa diberikan BP2MI karena seluruh keluarga 7.300 PMI membutuhkan kabar-kabar terbaru terkait pemulangan tersebut.

“Positioning dari BP2MI ini menjadi tidak clear ketika ada kasus-kasus seperti ini. Harusnya dalam kasus ini, BP2MI menjadi jenderal lah. Harus banyak statement untuk menunjukkan wibawa negara, sehingga bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Karena itu harus ada juru bicara yang andal untuk mengangkat harkat kita kepada rakyat,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Dengan adanya leading sector, menurut Edy tentu secara strategi, pemulangan 7.300 PMI akan lebih cepat dilakukan dan lebih terstruktur, sehingga Kemenko PMK dinilainya perlu segera menunjuknya. Selain itu, karena ia menganggap urgensinya sangat genting, maka ia meminta Presiden Jokowi ikut turun tangan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia.

“Tetapi bahwa kita harus melihat persoalan ini lebih kompleks, maka Presiden Jokowi saya nilai harus ikut berkomunikasi dengan perdana menteri. Menko harus aktif, Menlu harus mengeluarkan lobi-lobi diplomatik kepada Malaysia. Laporan kepada BP2MI banyak kekerasan, banyak perampasan, bahkan sudah menyangkut pelecehan negara. ini yang saya khawatirkan tidak boleh terjadi,” jelas legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Atensi DPR RI terhadap permasalahan ini menciptakan semangat baru dalam mensejahterakan para pejuang devisa Indonesia. Untuk itu DPR RI berharap agar pemulangan tersebut tidak mendapat hambatan berarti sekalipun Malaysia dalam kondisi lockdown saat ini. l er/sf

Anggota Timwas PPMI Edy Wuryanto. Foto: Azka/nvl
Presiden Jokowi saya nilai harus ikut berkomunikasi dengan perdana menteri. Menko harus aktif, Menlu harus mengeluarkan lobi-lobi diplomatik

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)