RUU MHA akan Perhatikan Norma-Norma Adat

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam dalam sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 di Manokwari. Foto: Erman/nvl

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengatakan dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Baleg senantiasa mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ibnu menuturkan Baleg sendiri telah menyelesaikan draf RUU MHA, selanjutnya akan diparipurnakan dan diserahkan kepada pemerintah. 

Demikian disampaikan Ibnu usai sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 di Manokwari, Papua Barat, Senin (6/9). “Jika sudah diparipurnakan dan diserahkan ke pemerintah, maka pemerintah akan membuat DIM yang akan disandingkan dengan draf RUU MHA,” ucap Ibnu dalam sambutannya. 

Dalam pembahasan nanti bersama pemerintah, sambung Ibnu, akan ada waktu bagi DPR maupun pemerintah untuk turun langsung melihat realita di kehidupan masyarakat. Harus dipastikan norma-norma di dalam pasal-pasal RUU MHA sudah menyesuaikan dengan kehendak semua pihak ataukah hanya mayoritas pihak. 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menjelaskan, dari RUU yang disosialisasikan di Papua Barat, tampak ada antusias para ketua-ketua adat untuk turut menyumbangkan pikiran demi kesempurnaan RUU MHA. “Tanggapan masyarakat, khususnya dari ketua adat itu sangat positif sekali yaitu kaitannya dengan RUU Masyarakat Hukum Adat,” ujarnya. 

Ibnu berharap, ketika ada hal-hal yang perlu diusulkan di luar forum sosialisasi ini dapat disampaikan secara tertulis melalui berbagai media, agar Baleg dapat mengakomodasi menjadi DIM yang akan dibahas dalam rapat Baleg bersama pemerintah. 

Salah satu masukan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Ketua DAP wilayah III Paul Finsen Mayor. Ia mengusulkan, jika ada permasalahan yang berkaitan dengan adat, hendaknya diselesaikan secara adat oleh hukum adat setempat. 

“Kami memiliki adat yang sangat kuat. Untuk penyempurnaan RUU Masyarakat Hukum Adat, pemerintah pusat harus duduk bersama dengan kami masyarakat Papua,” tegas Paul Finsen dalam pertemuan itu.  es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)