Rapat Dengan Kementerian ESDM, Legislator Tekankan Tender Serapan Anggaran Harus Dimulai November

[Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan para pejabat esselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (6/6/2022). Foto: Oji/nvl]

 

Serapan anggaran di setiap kementerian idealnya dimulai pada bulan November. Banyak kementerian justru lambat melakukan serapan anggaran, sehingga banyak program kerja tak berjalan maksimal. Akhirnya, masyarakat tak melihat manfaat dari politik anggaran yang diputuskan antara DPR dan pemerintah.

 

Demikian penegasan anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan para pejabat esselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (6/6/2022) di DPR. Penegasan ini ditujukan kepada Kementerian ESDM yang lamban menyerap anggaran terutama anggaran untuk program elektrifikasi di daerah. 

 

“Politik anggaran ini adalah politik keberpihakan terhadap ketersediaan penerangan, khususnya listrik termasuk EBTKE (Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi) menuju zero emission," terang Nasril. 

 

Maka dari itu ia bertanya-tanya, mengapa program penting seperti elektrifikasi itu baru telat ditenderkan. Banyak yang mulai tender pada bulan Mei atau di penghujung tahun anggaran. Ia juga mempertanyakan kepada jajaran Kementerian ESDM, mengapa selalu telat menyerap anggaran. Akhirnya, kelak tergesa-gesa di penghujung tahun untuk menyerap anggaran, sehingga tidak maksimal melakukan program elektrifikasi.

 

Hadir dalam rapat tersebut Sekjen, Dirjen EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM.  Akibat telat menyerap anggaran, lanjut politisi PAN ini, kualitas kerja juga jadi menurun. Sebaliknya, Nasril justru memuji Kementerian Perindustrian yang sudah melakukan tender sejak bulan November. Dan pada bulan Maret program yang pro rakyat sudah dilansir.

 

“Di mana keberpihakan Pak Sekjen sebagai penguasa anggaran di Kementerian ESDM. Hampir 80 persen itu adalah program keberpihakan untuk menuju elektrifikasi di Republik ini. Apalagi, di daerah 3 T, kan, sulit bila dilakukan di penghujun tahun anggaran. Saya mau politik anggaran itu dimulai November dan sudah tender. Kami membutuhkan itu,” tandas legislator dapil Sumatera III ini. (mh/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)