Perlu Bangun Soliditas Antar Kementerian, Lembaga, dan Pemda Guna Selesaikan Masalah Seleksi GTK PPPK

[Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022). Foto: Runi/Man]

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah untuk membangun soliditas antar Kementerian/Lembaga (K/L) satu dengan lainnya dan juga dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna menyelesaikan permasalahan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GTK-PPPK) yang hingga kini belum usai. Menurutnya, jika antar K/L di lingkup pemerintah tidak ada kesepakatan, maka tidak bisa menuntut ke Pemda untuk mengusulkan formasi.

“Tuntaskan dulu di level (pemerintah,red) pusat baru nanti kita ajak untuk komunikasi ulang untuk ketemu teman (pemerintah, red) daerah. Bahwa (permasalahan, red) ini perlu kita tuntaskan karena daerah sama-sama punya kepentingan untuk mendorong formasi. Karena mereka ada kebutuhan untuk guru-guru juga,” ungkap Huda kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022)

Huda menjelaskan bahwa sejak awal dibukanya seleksi 1 juta guru honorer menjadi ASN jalur PPPK, Komisi X sudah minta agar jangan ditambahi kepentingan lain untuk rekrutmen di luar guru honorer yang sudah mengabdi lama. Komisi X, tambahnya, menilai potensi-potensi tambal sulam tersebut sudah dirasakan sejak awal. Namun dalam prosesnya, muncul tambahan kriteria lain, seperti fresh graduate dan guru honorer swasta, juga skema baru seperti afirmasi poin.

“Jadi dari awal memang kita sudah merasakan ada, kira-kira akan tambal sulam. Itu yang kita ingatkan terus-menerus kepada Kemendikbud bahwa semangat kita rekrutmen PPPK kan, guru honorer yang menjadi PPPK ini kan semangatnya mengafirmasi percepatan kesejahteraan guru yang sudah mengabdi lama,” ujar politisi Fraksi PKB ini.

Ia pun menjelaskan bahwa justru yang terjadi saat ini malah muncul berbagai masalah, seperti guru yang mengabdi lama tidak dapat afirmasi lebih. Bahkan, banyak yang tidak lolos serta terjadi migrasi guru honorer swasta ke sekolah negeri. Sehingga, eksisting guru honorer baik di swasta maupun di negeri menjadi dirugikan.

“Jadi dua-duanya rugi.  ini nggak boleh terjadi lagi, udah,” tegasnya

Ia pun meminta Kemendikbudristek membuat skema perencanaan yang komprehensif dan detail guna memastikan agar proses rekrutmen guru ini dikembalikan pada semangat awalnya.

“Yaitu mengkonfirmasi guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama. Nah baru kemudian tahap berikutnya menuntaskan rekrutmen berbasis kepada teman-teman yang baru fresh graduate karena memang butuh juga tenaga guru yang baru yang fresh dan punya pengalaman baru karena punya disiplin pengajaran yang baru dari kampus kampus kita,” tutup politisi asal Jawa Barat ini. (hal/rdn)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)