Penerapan PJJ di Sukabumi Terkendala Infastruktur Pendukung Akses Internet

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik komisi X DPR RI ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Foto; Alfi/Man

Situasi pandemi yang tak kunjung berakhir memaksa sejumlah sekolah untuk terus tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun kenyataannya, sebagian besar lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema daring tersebut. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana IT.

Untuk itu, Komisi X DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (29/1). Lawatan tersebut bermaksud untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan, serta guna menjaring data dan aspirasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

“Pembelajaran jarak jauh ini ternyata masih ada masalah terkait sinyal. Banyak daerah-daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, masih banyak blank spot wilayah tersebut tidak bisa melakukan PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo atau provider telekomunikasi untuk menambah tower-tower tertentu. Ini tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi bagaimana menyalamatkan generasi dan anak-anak kita untuk bisa tetap belajar,” kata Dede.

Tepat tidaknya sasaran dari program bantuan kuota data internet, kemudian menjadi persoalan selanjutnya. Politisi Partai Demokrat itu mengungkap bahwa dari kuota yang diberikan pemerintah, masih terdapat daerah yang 60 persen pelajarnya masih belum bisa mendapatkan jatah kuota. Padahal Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan Program Bantuan Kuota Internet Tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp7,2 triliun, meski kebijakan ini sempat menuai pro kontra dari masyarakat dan pelaku pendidikan.

“Masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan kuota internet gratis, ini menjadi tanda tanya, selama ini apakah data Dapodik itu benar-benar digunakan atau tidak. Sebab kenyataannya hanya 40 persen yang menerima, sisanya tidak menerima. Inilah fungsinya kita harus memiliki data faktual yang akurat,” kata legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Dede menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong tenaga pengajar dan pendidik untuk memiliki satu kualifikasi dan kompetensi. Sehingga, keberadaan asesmen nasional dan guru penggerak dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi itu sendiri. Sayangnya ketika berbicara peningkatan kompetensi, ujung-ujungnya berkelindan pada persoalan jenjang karier tenaga guru honorer. Padahal menurutnya jenjang karier tidak melulu harus jadi PNS, tetapi kesejahteraan yang sama juga terdapat pada PPPK.

“Mindset ini harus dirubah, sehingga pendidik merasa nyaman mengajar dan barulah kemudian kita bisa bicara infrastruktur. Tahapan ini tidak bisa selesai 2-3 tahun. Ini membutuhkan range waktu yang panjang. Itu sebabnya saat ini sedang dilakukan (penyusunan) Peta Jalan Pendidikan, untuk merubah UU Sisdiknas. Harus dimulai pada peta jalan pendidikan dulu,” pungkasnya.  alw/sf

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)