Pemkab Bogor Perlu Implementasikan SDGs Guna Selesaikan Persoalan Ketahanan Pangan

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama usai acara 'BKSAP SDGs Day' yang dihadiri oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, civitas akademika IPB University, serta tokoh budayawan sunda di Kabupaten Bogor, Sabtu (21/1/22). Foto: Ubed/nr

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama usai acara 'BKSAP SDGs Day' yang dihadiri oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, civitas akademika IPB University, serta tokoh budayawan sunda di Kabupaten Bogor, Sabtu (21/1/22). Foto: Ubed/nr

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunann Berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi isu persoalan ketahanan pangan di Indonesia. Mengingat satu di antara amanat dari 17 (tujuh belas) poin SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.

“Di Kabupaten Bogor ini kan ada Institut Pertanian Bogor, selain itu juga dicanangkan sebagai bagian dari lumbung pangan nasional atau buffer zone untuk wilayah Jakarta. Jadi, kami mendiskusikan bagaimana kerangka Kabupaten Bogor juga sejalan dengan tujuan SDGs, karena sekarang sudah berjalan hampir separuh jalan dari 2015,” ungkap Fadli usai memimpin acara ‘BKSAP SDGs Day‘ yang dihadiri oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, civitas akademika IPB University, serta tokoh budayawan sunda di Kabupaten Bogor, Sabtu (21/1/22).

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa sejak dimulainya proyek SDGs pada tahun 2015, seharusnya pada tahun 2020 sampai 2030 adalah dekade aksi. Namun pada tahun 2020 sampai sekarang, dunia diserang oleh wabah pandemi covid-19 yang menjadi penghambat upaya untuk merealisasikan tujuan dari SDGs. Salah satunya, dengan banyaknya negara yang pada akhirnya menutup akses dari negara lain.

Karena itu, Ia berharap di ujung masa pandemi saat ini, pemerintah pusat dan daerah dapat terbuka kembali dengan berbagai macam akses penerbangan, interaksi, dan komunikasi. Sehingga, pelaksanaan SDGs dapat memperoleh progres meskipun tidak sesuai target di tahun 2030. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa pemerintah dan banyak pakar dunia telah menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini dunia akan menghadapi masa-masa ekonomi yang sulit termasuk persoalan ketahanan pangan.

“Saya kira soal ketahanan pangan ini merupakan persoalan yang sangat serius karena kita melihat bahwa pandemi ini pasti memberikan dampak. Tetapi Indonesia ini menarik karena dari semua sektor yang turun atau jatuh (selama pandemi), justru sektor pertanian yang bertahan sampai 16 persen pertumbuhan. Kalau kita lihat sektor pertanian ini lah seharusnya yang menjadi tulang punggung dari kebijakan kita. Namun, kalau kita lihat nilai Global Save Food Initiative Indonesia tahun 2021 berada di peringkat 69 dari 113 negara. Jadi, kita masih banyak pekerjaan rumah,” tutur Legislator dari Dapil Jabar V meliputi Kabupaten Bogor tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menilai bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis dan sangat penting. Sebab, kabupaten ini, menurut BPS pada tahun 2021, memiliki luas lahan pertanian yang dapat dikembangkan sebesar 76.000. Di sisi lain, dengan keberadaan IPB University, ia berharap dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai pertanian dan dapat melahirkan pakar-pakar pertanian termasuk calon-calon pengusaha pertanian. Ia juga menyoroti adanya tantangan yang besar yaitu dengan banyaknya migrasi dari daerah luar dan Jakarta ke Kabupaten Bogor yang mengancam perubahan alih fungsi lahan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala LPPM IPB University Bidang Penguatan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Prof. Ario Damar mengungkapkan bahwa tujuan dari pemerintah adalah kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan merupakan saat di mana pemerintah dapat menggunakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa melakukan impor dari luar. Namun, untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut dibutuhkan energi yang sangat besar.

“Apabila kedaulatan pangan belum memungkinkan, ya ketahanan pangan dulu tidak apa-apa. Setidaknya itu tercapai. Tidak masalah impor, yang jelas kalau imporkan harus ada uang. Nah, uang tersebut yang terpenting harus kita miliki,” ujar Ario. •uf/rdn

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)