Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Jelang Lebaran

[Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Foto: Arief/nvl]

 

Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan pemerintah saat ini perlu memperhatikan lonjakan arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Secara tegas, Syarief dalam hal ini meminta Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meningkatkan sinergitas dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan berbagai langkah antisipasi saat mudik Lebaran.

 

Demikian disampaikan Syarief saat RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara, Direksi PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan LPPNPI, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). “Berdasarkan statement pemerintah, saat ini diperkirakan sebanyak 79 juta orang akan mudik Lebaran. Maka, saya harap pemerintah perlu persiapan terutama di bandara pasti akan terjadi penumpukan" ujar Syarief.

 

Politisi Partai Nasdem ini lebih lanjut mengingatkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak perusahaan airlines. Dengan demikian, tandas legislator dapil Kalimantan Barat  I tersebut, lonjakan pemudik di bandara dapat dikendalikan sedini mungkin mengingat saat ini merupakan masa persiapan transisi dari situasi pandemi menuju endemi.

 

“Sehingga, jangan sampai terjadi kekacauan di bandara saat terjadi lonjakan penumpang, karena saat ini kita mengalami perubahan dari kurang normal menuju normal. Tentu, masih harus banyak yang dibenahi Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub terutama dari sisi pelayanan udara yang harus betul-betul dicermati," pungkas Syarief sembari mengapresiasi langkah pemerintah yang dilakukan saat ini yaitu vaksin booster menjadi syarat utama tanpa tes PCR dan antigen dalam perjalanan transportasi udara. (pun/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)