Pemerintah Harus Lebih Cermat Terima TKA

Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menimbulkan kekhawatiran sendiri. Tak hanya terhadap penularan Covid-19, kedatangan TKA tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal.

 
Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Sulut. Foto: Taufan/nvl

Provinsi Sulawesi Utara telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai pintu transit TKA yang akan bekerja di Morowali dan Maluku Utara. Sebanyak 7000 TKA yang bisa transit dan masuk melalui Sulut, dimana dari jumlah tersebut, beberapa orang TKA yang tinggal dan bekerja di daerah Nyiur Melambai. 

Kedatangan para TKA tersebut dikhawatirkan akan menularkan Covid-19 kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, kedatangan TKA juga akan berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal dan jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal. 

“Kedatangan TKA ini harus kita konfirmasi dan klarifikasi, terutama bagaimana upaya Pemda dalam penanganan Covid-19 terhadap TKA tersebut. Kemudian mengenai kesejahteraan tenaga kerja lokal juga menjadi fokus kami,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe di Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, baru-baru ini. 

Politisi NasDem ini mengatakan, kebijakan masuknya TKA perlu dijadikan perhatian penting. Pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dan bijak untuk menjaga keseimbangan tenaga kerja lokal dan asing. 

“Informasinya TKA yang masuk itu kan dalam jumlah yang banyak ini harus dijadikan perhatian jangan sampai nanti pekerja lokal atau daerah malah tergerus dengan kehadiran TKA ini, intinya Pemerintah daerah harus lebih cermat dan bijak jangan sampai kecolongan,” sebut Felly.

Perlu Kualifikasi Ketat Saat Datangkan TKA

 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat pertemuan kunspek Komisi IX DPR RI dengan Bupati Morowali. Foto: Dipa/nvl

Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kehadiran TKA di Morowali, Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap kehadiran tim kunspek Komisi IX bisa memecahkan dan menemukan solusi terbaik terkait TKA. Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti kasus TKA di Morowali ini. 

“Kita juga mengkritisi agar yang sudah kita perjuangkan ini dapat diartikan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat banyak, sehingga kualifikasi (untuk TKA) ini bagus sekali untuk kita bisa cari solusi bersama, serta bisa kita tarik keputusan bersama,” ucap Melki saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Bupati Morowali,  di Sulawesi Tengah.

 Melki menyampaikan, diperlukan kualifikasi yang ketat oleh pemerintah saat mendatangkan TKA ke Indonesia. Kehadiran TKA memberikan tekanan yang kuat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, Melki menekankan agar masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait bentuk kualifikasi dan ketentuan TKA yang masuk ke Indonesia. 

“Kehadiran TKA memang diperlukan beberapa kualifikasi yang kuat, supaya bisa bekerja secara legal di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu berikan sosialiasi kepada masyarakat, memang prioritas tetap tenaga kerja lokal, namun hal ini baik dilakukan, sehingga tidak terjadi salah persepsi saat proses kualifikasi tenaga kerja dilakukan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 Melki berharap agar penanganan TKA di Indonesia, harus diperketat dengan regulasi yang tepat. “Kita terus mengungkapkan agar penanganan ketenagakerjaan di tanah air, khususnya isu TKA ini, terus mengikuti regulasi dan semakin sempurna pola yang diberlakukan, sehingga kita berharap cara ini bisa menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan tercipta lapangan kerja yang baik,” tutup Melki.

Tindak Tegas Rapid Test Antigen Daur Ulang

 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat kunspek mengenai penyalahgunaan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu. Foto: Erman/nvl

Selama pandemi Covid-19, rapid test antigen dan RT-PCR digunakan sebagai syarat administrasi utama bagi sebagian besar moda transportasi. Namun, pada akhir April 2021, publik dikejutkan dengan praktik jasa daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

 Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menegaskan kasus penggunaan alat kesehatan rapid test antigen daur ulang oleh oknum eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik merupakan sebuah kejahatan korporasi, dan tidak bisa ditolerir. Ia meminta kasus ini ditangani dengan cepat, tepat dan tegas agar tidak terulang di kemudian hari. 

“Tadi ada juga teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI yang bilang bahwa ini adalah kejahatan korporasi, ini adalah kejahatan besar yang harus cepat kita tanggulangi,” ungkap Ansory kepada Parlementaria saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menggali informasi penyalahgunaan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. 

Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar kasus ini ditangani secara tegas. Ia mendorong pemerintah mencabut izin penyelenggaraan tes cepat Covid-19 di Bandara Internasional Kualanamu dan Laboratorium Kimia Farma Diagnostik yang ada di Jalan R.A. Kartini Medan. “Tadi kita sudah mengintruksikan juga bahwa izin lab yang ada di Jalan Kartini harus segera dicabut,” tegasnya. 

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ansory, Komisi IX meminta jawaban secara tertulis dan terperinci dari masing-masing stakeholder yang diundang seperti Kadis Kesehatan Sumut, PT Kimia Farma Sumut, KKP Kemenkes Sumut, Badan Otorita Bandara Kualanamu dan lainnya. 

“Kalau jawaban-jawaban yang kita undang tadi kurang memuaskan, maka kita akan panggil Gubernur Sumut, Pangdam dan Kapolda Sumut ke Komisi IX DPR RI untuk mendalami lagi kasus ini. Agar jangan sampai terjadi lagi di negara kita, apalagi ini kan bandara internasional. Ini adalah sesuatu yang serius yang harus kita tangani dan tidak boleh lengah dengan kejadian ini,” pungkasnya. l tn,dip,es/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)