Pemerintah Daerah Perlu Jalin Kerja Sama dengan Penyelenggara Pemilu Lakukan Validasi Kependudukan

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman. Foto: aas/aha

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman. Foto: aas/aha

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan penyelenggara pemilu untuk melakukan validasi kependudukan. Hal itu berfokus pada data pemilih dalam Pemilu 2024 mendatang. Sebab, data pemilih yang sudah meninggal masih menjadi persoalan bersama. 

“Pemilih yang sudah meninggal begini harus sudah dihapus dari data kependudukan. Nah, kesulitan yang selama ini adalah bersifat pasif. Jadi, bagaimana RT/RW melapor kepada kecamatan dan pemerintah Kabupaten bahwa sudah ada yang meninggal. Ini kesulitan, tidak berjalan dengan baik,” tutur Endro saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta data pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih didalam Pemilu 2024. “Nah, dengan adanya Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ini, ini bisa yang terpilih ini, yang sudah pencocokan atau coklit sudah dilakukan, ini bisa disinkronisasi untuk menyapu data-data kependudukan yang sudah meninggal,” ucapnya. 

Endro mengatakan pentingnya Coklit tersebut agar tidak ada pemilih dengan membawa KTP orang yang sudah meninggal. “Selain itu, kaitannya dengan tahapan audit. Ini yang paling rawan adalah manipulasi suara di tingkat pleno PPK Kecamatan yaitu, dari PPS ke PPK pleno Kecamatan diharapkan mau pleno, ini dipastikan data C1 rekap PPS ini sudah diterima oleh KPU. Sehingga, copy-an dari PPS ini, KPU sudah memegangnya,” ucapnya. 

“Begitu pleno, hanya mencocokan apa yang diterima itu, di dalam pleno PPK. Selama ini yang terjadi adalah mereka itu kadang-kadang tidak menerima data salinan dari PPS. Sehingga begitu pleno di tingkat Kecamatan ini terjadi debat. Karena tidak ditunjukkan data yang benar,” imbuh Endro.

Dalam kesiapan Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes, Endro mengatakan, cukup fair. Hal ini berkaitan dengan persiapan Panwascam dan PPK yang akan dilantik pada awalan Januari dan akhirnya tanggung jawab Bupati. “Januari ini, pelantikan PPS. Pendataan waite sudah berlangsung, meningkatkan parja, partisipasi pemilih. Kemarin hanya sekitar 70 persen lebih. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa naik, bahkan lebih dari itu,” pungkasnya. •aas/aha

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)