Pamerkan Kekayaan EBT di Puncak G20, Rofik Hananto Minta Presiden Jangan Sekedar Pencitraan

[Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Dok/nr]

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang memamerkan kekayaan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia pada acara B20 Summit, namun tidak diiringi dengan kerja nyata.

“Presiden tidak perlu memamerkan kekayaan potensi EBT Indonesia karena hal tersebut merupakan pengetahuan umum bagi masyarakat. Yang penting sekarang merealisasikan potensinya menjadi sumber energi yang riil dan bersih bagi masyarakat, terutama pengembangan EBT ini untuk daerah di luar Jawa dan Bali. Karena Jawa dan Bali sudah oversupply dengan PLTU batubara,” ujar Rofik dalam siaran tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (16/11/2022).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai sikap tersebut hanya sebagai sebuah Pencitraan. Pasalnya, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) saja belum diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR. Padahal RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu. 

Dan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), maka sejatinya saat ini sudah dilakukan pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan Pemerintah, karena sudah lebih dari 60 hari. “Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya,” imbuh Rofik.

Aanggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut ini menyebutkan bahwa Indonesia memiliki beragam kekayaan EBET, mulai dari sumber daya solar/matahari, sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro, serta panas bumi yang melimpah. Semua kekayaan tersebut harus diupayakan secara serius, karena selama ini pemerintah selalu menggemborkan pembangunan infrastruktur tetapi infrastruktur energi kurang mendapat perhatian. (ayu/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)