https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/ruu-provinsi-ntt-dan-ntb-harus-akomodasi-perlakuan-khusus-bagi-daerah-kepulauan E-Media DPR id 2026-11-12T12:00:00.000Z RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/lebih-elegan-pengunduran-diri-gibran-demi-stabilitas-negara-dan-kepastian-hukum E-Media DPR id 2026-11-12T11:58:00.000Z Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/cegah-penyalahgunaan-kewenangan-legislator-sebut-uu-khusus-penyadapan-mendesak E-Media DPR id 2026-11-12T11:57:00.000Z Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/revisi-uu-provinsi-ntt-dan-ntb-diharapkan-perkuat-pembangunan-berbasis-kepulauan E-Media DPR id 2026-11-12T11:56:00.000Z Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/habib-aboe-desak-polri-telusuri-aliran-hasil-sadapan-ilegal-terhadap-presiden E-Media DPR id 2026-11-12T11:55:00.000Z Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/akomodir-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal-harus-diperjelas-dan-ruu E-Media DPR id 2026-11-12T11:31:00.000Z Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-x-dorong-penguatan-kewenangan-bps-dalam-revisi-uu-statistik E-Media DPR id 2026-11-12T11:30:00.000Z Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-iii-minta-kapolri-terapkan-pasal-makar-terhadap-tersangka-penyadapan-ilegal E-Media DPR id 2026-11-12T11:29:00.000Z Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/bahas-ruu-hak-cipta-legislator-jangan-ada-kekosongan-hukum-soal-platform-dan-ai E-Media DPR id 2026-11-12T11:28:00.000Z Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/partai-kerap-kali-berorientasi-elektoral-sistem-pemilu-harus-evaluasi-menyeluruh E-Media DPR id 2026-11-12T11:28:00.000Z Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/khilmi-pasokan-bbm-nasional-aman-pertamina-perlu-benahi-distribusi E-Media DPR id 2026-11-12T11:27:00.000Z Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/dukung-pembatalan-impor-krl-bekas-syafiuddin-minta-kebutuhan-armada-segera-dipenuhi E-Media DPR id 2026-11-12T11:09:00.000Z Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/baleg-dorong-perlindungan-karya-kreator-dari-pemanfaatan-tanpa-izin E-Media DPR id 2026-11-12T11:08:00.000Z Baleg Dorong Perlindungan Karya Kreator dari Pemanfaatan Tanpa Izin https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-ii-dorong-bawaslu-miliki-kewenangan-eksekutorial E-Media DPR id 2026-11-12T11:06:00.000Z Komisi II Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/krisis-bbm-bali-jadi-evaluasi-mitigasi-ketahanan-energi E-Media DPR id 2026-11-12T10:45:00.000Z Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-x-minta-pemerintah-perjelas-arah-kebijakan-bps-dan-satu-data-dalam-ruu-statistik E-Media DPR id 2026-11-12T10:44:00.000Z Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/nasim-khan-restrukturisasi-bumn-jangan-korbankan-tenaga-kerja E-Media DPR id 2026-11-12T10:43:00.000Z Nasim Khan: Restrukturisasi BUMN Jangan Korbankan Tenaga Kerja https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/bahas-rendahnya-penyerapan-kur-bambang-haryo-sesalkan-ketidakhadiran-gubernur-sumsel E-Media DPR id 2026-11-12T10:41:00.000Z Bahas Rendahnya Penyerapan KUR, Bambang Haryo Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur Sumsel https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/akomodasi-tuntutan-publik-ruu-perampasan-aset-tutup-celah-under-valuation-dan-tegaskan-efektivitas-hukum E-Media DPR id 2026-11-12T10:40:00.000Z Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/ruu-perampasan-aset-harus-bisa-jaga-keseimbangan-hak-negara-dan-warga E-Media DPR id 2026-11-12T10:39:00.000Z RUU Perampasan Aset Harus Bisa Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Warga https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/breaking-news-pimpinan-mpr-ri-menyampaikan-hasil-rapim-terkait-pengunduran-diri-wapres-gibran E-Media DPR id 2026-11-12T06:25:00.000Z BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/jelang-raker-dengan-kapolri-komisi-iii-minta-buka-semua-fakta-penyadapan-ilegal E-Media DPR id 2026-11-12T04:09:00.000Z Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/transformasi-digital-pendidikan-harus-menjangkau-madrasah E-Media DPR id 2026-11-12T04:03:00.000Z Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/breaking-news-gibran-serahkan-surat-pengunduran-diri E-Media DPR id 2026-11-12T04:02:00.000Z BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/bam-dpr-ri-rdpu-terkait-bukti-pemenuhan-persyaratan-pendidikan-wapres-gibran-rakabuming-raka E-Media DPR id 2026-11-12T02:32:00.000Z BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-iii-dpr-ri-rapat-kerja-dengan-kapolri-terkait-penyadapan-ilegal-terhadap-presiden-ri E-Media DPR id 2026-11-12T02:29:00.000Z KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/komisi-iii-dpr-ri-rapat-timus-dan-timsin-ruu-tentang-perampasan-aset-terkait-dengan-tindak-pidana E-Media DPR id 2026-11-12T01:25:00.000Z KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/12/rapat-paripurna-ke-12-dpr-ri-masa-persidangan-ii-tahun-sidang-2026-2027 E-Media DPR id 2026-11-12T01:00:00.000Z RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027 https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/evaluasi-menyeluruh-penyelenggaraan-pemilu-komisi-ii-himpun-masukan-dari-lima-perguruan-tinggi E-Media DPR id 2026-11-11T15:11:00.000Z Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/platform-digital-bertanggung-jawab-lindungi-hak-cipta-motif-tenun E-Media DPR id 2026-11-11T15:10:00.000Z Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/pemerataan-teknologi-jadi-kunci-transformasi-pendidikan-madrasah E-Media DPR id 2026-11-11T15:09:00.000Z Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/komisi-iii-minta-kapolda-mediasi-sengketa-lahan-tambang-di-luwu E-Media DPR id 2026-11-11T15:07:00.000Z Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/endang-agustina-tekankan-perlindungan-hak-warga-dalam-ruu-perampasan-aset E-Media DPR id 2026-11-11T15:06:00.000Z Endang Agustina Tekankan Perlindungan Hak Warga dalam RUU Perampasan Aset https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/soedeson-tandra-perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-harus-lewat-pengadilan E-Media DPR id 2026-11-11T15:05:00.000Z Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Harus Lewat Pengadilan https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/panja-pertegas-korupsi-sebagai-fokus-ruu-perampasan-aset E-Media DPR id 2026-11-11T15:03:00.000Z Panja Pertegas Korupsi sebagai Fokus RUU Perampasan Aset https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/komunikasi-dpr-harus-menjangkau-seluruh-lapisan-masyarakat E-Media DPR id 2026-11-11T15:00:00.000Z Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/imbau-aksi-damai-sukamta-dorong-akses-pemajuan-dunia-kerja-bagi-generasi-digital E-Media DPR id 2026-11-11T14:59:00.000Z Imbau Aksi Damai, Sukamta Dorong Akses Pemajuan Dunia Kerja Bagi Generasi Digital https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/ahrie-sonta-di-ptdh-buntut-kasus-penyadapan-tanggung-jawab-etik-harus-ada-efek-jera E-Media DPR id 2026-11-11T14:57:00.000Z Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/safaruddin-ingatkan-perampasan-aset-tak-cukup-hanya-dengan-penyitaan E-Media DPR id 2026-11-11T14:54:00.000Z Safaruddin Ingatkan Perampasan Aset Tak Cukup Hanya dengan Penyitaan https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/dukung-dpr-now-2026-rizki-aulia-dorong-penguatan-dialog-parlemen-dan-rakyat E-Media DPR id 2026-11-11T14:54:00.000Z Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/panja-ruu-perampasan-aset-kerucutkan-13-kriteria-tindak-pidana-menjadi-enam-batasi-abuse-of-power-aparat E-Media DPR id 2026-11-11T14:53:00.000Z Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/65-persen-sentimen-publik-negatif-nurdin-halid-ruu-perlindungan-konsumen-perlu-lebih-adaptif E-Media DPR id 2026-11-11T14:52:00.000Z 65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/herman-khaeron-beri-empat-catatan-untuk-penyempurnaan-ruu-perlindungan-konsumen E-Media DPR id 2026-11-11T14:50:00.000Z Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/perjelas-kepastian-prosedur-hukum-jika-permohonan-perampasan-aset-ditolak E-Media DPR id 2026-11-11T14:49:00.000Z Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/120-anggota-dpr-usulkan-hak-menyatakan-pendapat-polemik-ijazah-wapres-masuk-agenda-paripurna E-Media DPR id 2026-11-11T14:48:00.000Z 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/ratna-juwita-ingatkan-risiko-apbn-dan-pasokan-bbm-subsidi-akibat-rupiah-melemah E-Media DPR id 2026-11-11T14:46:00.000Z Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/yanuar-arif-wibowo-ajukan-surat-usulan-hak-menyatakan-pendapat-ke-pimpinan-dpr E-Media DPR id 2026-11-11T14:45:00.000Z Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/sebelum-palestina-merdeka-jangan-sekali-kali-kerja-sama-dengan-israel E-Media DPR id 2026-11-11T14:44:00.000Z Sebelum Palestina Merdeka, Jangan Sekali-kali Kerja Sama dengan Israel https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/ruu-perampasan-aset-mandatkan-pembentukan-badan-pengelola-independen-dan-pengawas-di-bawah-presiden E-Media DPR id 2026-11-11T14:43:00.000Z RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/melly-goeslaw-dorong-platform-digital-terapkan-audio-fingerprint-lindungi-hak-cipta E-Media DPR id 2026-11-11T14:42:00.000Z Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/pemerintah-harus-pastikan-tanggung-jawab-hukum-dan-asuransi-dalam-rencana-pembangunan-pltn E-Media DPR id 2026-11-11T14:40:00.000Z Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/komisi-iii-dukung-ptdh-ahrie-sonta-zero-tolerance-pelanggaran-berat-kepolisian E-Media DPR id 2026-11-11T14:40:00.000Z Komisi III Dukung PTDH Ahrie Sonta, Zero Tolerance Pelanggaran Berat Kepolisian https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/panja-komisi-x-mulai-bedah-dim-ruu-statistik-target-rampung-2026 E-Media DPR id 2026-11-11T14:37:00.000Z Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026 https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/m-husni-masa-depan-bangsa-ada-di-tangan-generasi-muda E-Media DPR id 2026-11-11T10:59:00.000Z M. Husni: Masa Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/bakn-dorong-integrasi-program-pemberdayaan-umkm-agar-lebih-tepat-sasaran E-Media DPR id 2026-11-11T10:57:00.000Z BAKN Dorong Integrasi Program Pemberdayaan UMKM agar Lebih Tepat Sasaran https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/bksap-apresiasi-ride-for-palestine-dorong-solidaritas-meluas-ke-berbagai-komunitas E-Media DPR id 2026-11-11T07:32:00.000Z BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/soroti-isu-kelangkaan-bbm-subsidi-ramson-siagian-pastikan-anggaran-energi-masih-cukup E-Media DPR id 2026-11-11T07:31:00.000Z Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/benny-utama-soroti-usulan-ambang-batas-nilai-aset-dalam-ruu-perampasan-aset E-Media DPR id 2026-11-11T07:29:00.000Z Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/endang-agustina-hukuman-mati-dalam-ruu-perampasan-aset-harus-diperjelas E-Media DPR id 2026-11-11T07:28:00.000Z Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/pppk-tak-perlu-ragu-dpr-dan-pemerintah-perjuangkan-kepastian-status E-Media DPR id 2026-11-11T07:27:00.000Z PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/pimpinan-dpr-ri-menerima-anggota-pengusul-hak-menyatakan-pendapat E-Media DPR id 2026-11-11T05:57:00.000Z PIMPINAN DPR RI MENERIMA ANGGOTA PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/ribuan-anak-sumbawa-tak-sekolah-ledia-tekankan-pemerataan-akses-pendidikan E-Media DPR id 2026-11-11T02:35:00.000Z Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/semangat-kepahlawanan-harus-diwujudkan-melalui-kontribusi-nyata E-Media DPR id 2026-11-11T02:32:00.000Z Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/perampasan-aset-in-rem-tetap-berjalan-meski-proses-pidana-terhenti E-Media DPR id 2026-11-11T02:32:00.000Z Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/panja-ruu-perampasan-aset-sepakat-bentuk-badan-pengawas-kawal-sitaan-triliunan-rupiah E-Media DPR id 2026-11-11T02:30:00.000Z Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/pppk-paruh-waktu-jadi-penuh-waktu-gaji-pokok-ditanggung-apbn E-Media DPR id 2026-11-11T02:28:00.000Z PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/bam-buka-peluang-dorong-hak-menyatakan-pendapat E-Media DPR id 2026-11-11T02:26:00.000Z BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​ https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/siaran-langsung-komisi-iii-dpr-ri-rapat-timus-dan-timsin-ruu-tentang-perampasan-aset-terkait-dengan-tindak-pidana E-Media DPR id 2026-11-11T02:10:00.000Z (SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/11/siaran-langsung-komisi-iii-dpr-ri-rdpu-terhadap-ruu-tentang-perampasan-aset-terkait-dengan-tindak-pidana E-Media DPR id 2026-11-11T01:53:00.000Z (SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA