Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan dukungannya terhadap usulan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia. Serta akan terus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Dalam sambutannya, Nurdin menjelaskan bahwa RDPU tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan para pemerhati konservasi alam Sulawesi Selatan terkait moratorium pabrik semen dan kesiapan wilayah dalam menghadapi rencana pembangunan industri semen.
8 Juni 2026
Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7 Juni 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di bawah kepemimpinan yang baru, Yahya mendorong BGN untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4 Juni 2026
Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.
4 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal
PARLEMENTARIA, Palu - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.
2 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia.
8 Juni 2026
Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
7 Juni 2026
Akses Beasiswa Dinilai Masih Timpang, Dewi Coryati Usulkan Skema Afirmasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama.
2 Juni 2026
Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pencapaian kesetaraan gender di parlemen. Baginya kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, namun juga meningkatkan pengaruh perempuan di Parlemen.
7 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan.
7 Juni 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait mengambil langkah serius untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terus menjadi perhatian pasar. Hal ini menjadi perhatian lantaran kondisi tersebut perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
4 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola kehutanan nasional. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
4 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Penempatan Polri di Luar Institusi Harus Diatur dalam UU: Agar Jelas Batas dan Ruang Lingkupnya!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.
3 Juni 2026
Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.
8 Juni 2026
Riyono Kawal Pembebasan Enam Nelayan Kepri yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan.
7 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.
5 Juni 2026
RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan berintegritas.
4 Juni 2026
Isu Lainnya
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Pengurus Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terpilih Dedy Bagus Prakasa menyampaikan rasa syukur usai memenangkan pemilihan pengurus koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2026–2030. Baginya, proses penghitungan suara berlangsung cukup menegangkan karena persaingan berlangsung ketat hingga detik-detik terakhir.
4 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. Terutama terkait aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.
