Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Solo di Kantor Wali Kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Jum’at (20/2/2026). Foto: Man/Karisma.
23 Februari 2026
PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung berbagai inovasi yang telah dihasilkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan budidaya.
1 April 2026
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung upaya Pemerintah yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan penyelidikan secara menyeluruh, usai tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian. Ia juga meminta Pemerintah mendorong PBB mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini.
7 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.
1 April 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
8 April 2026
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.
6 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.
1 April 2026
1 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menilai persoalan kewarganegaraan yang dinilai tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan negara bagi warga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum pada Senin (30/3/2026).
31 Maret 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.
2 April 2026
Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari pembenahan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi utama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.
8 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.
30 Maret 2026
Politik dan Keamanan
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
7 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai produk-produk asal Indonesia seringkali kalah bersaing di pasar global bukan karena kualitasnya yang rendah, melainkan akibat tingginya biaya logistik di dalam negeri. Ia menyoroti anomali di mana ongkos kirim justru membengkak drastis, menggerus potensi keuntungan eksportir.
2 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
1 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
1 April 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.