Mulyanto Minta Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi Nikel

[Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Oji/nvl]

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mengevaluasi program hilirisasi nikel yang berjalan selama ini.  Ia menilai hasil evaluasi hilirisasi nikel ini sangat penting karena bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan program hilirisasi hasil tambang lainnya seperti timah, bauksit, dan lain-lain.

“Sejauh pengamatan saya, pelaksanaan program hilirisasi nikel banyak merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat hanya dapat menikmati hasil jual nikel yang kecil ke smelter. Sedangkan negara harus menanggung berbagai risiko untuk pelaksanaan program ini. Karena itu saya minta Pemerintah serius mengevaluasi agar kejadian yang sama tidak dialami program lain,” ujar Mulyanto dalam siaran pers nya, Kamis (6/10/2022).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa pengorbanan masyarakat sangat besar dalam program hilirisasi nikel ini. Penambang tidak dapat menikmati harga internasional ekspor nikel yang tinggi dan terpaksa menjual ore mereka kepada industri smelter dengan harga rendah. Sementara itu investor smelter dimanja dengan berbagai fasilitas tax holiday dan kemudahan fiskal dan non fiskal, termasuk tenaga kerja kasar asing (TKA Cina).

“Jangan sampai program ini hanya indah didengar, namun manfaatnya kecil bagi pembangunan nasional.  Karena mandeg pada produk setengah jadi seperti nikel matte atau nikel pig iron (NPI) dengan nilai tambah rendah,” terang Mulyanto.

Yang lebih ironis lagi, tambahnya, Indonesia seakan-akan menjadi “bumper” yang berhadapan dengan WTO, karena tuduhan larangan ekspor nikel.  Investor Cina justru meraup untung dari menjual nikel kekayaan alam kita kepada perusahaan raksasa mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah paradoks di negeri yang kaya sumber daya alam.

“Saatnya kita melarang ekspor produk setengah jadi nikel ini. Kementerian Perindustrian harus tampil di depan memimpin program hilirisasi ini, bukannya Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.  Agar hasilnya tidak mandeg seperti ini. Selain itu, harus jelas terlebih dahulu road map industri nilai tambah tinggi yang ingin dibangun dan dikembangkan sebelum program hilirisasi ini merembet pada bahan tambang lainnya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Indonesia kini tengah menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO lantaran Indonesia melarang kebijakan ekspor nikel demi program hilirisasi di dalam negeri. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada media sempat menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan hilirisasi industri dalam negeri. Dia mengatakan dalam gugatan tersebut juga belum diputuskan bagaimana nasib Indonesia. Pasalnya, hilirisasi adalah gagasan besar Presiden Joko Widodo dalam visinya tentang transformasi ekonomi. (ayu/es)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)