Muhammad Iqbal Dukung Penguatan KPI untuk Hadapi Penyiaran ‘Multiplatfom’

[Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal saat bertukar cinderamata usai saat mengikuti RDP Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI. Foto: Oji/nvl]

 

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mendukung agar tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperkuat dalam menghadapi era penyiaran multiplatform. Hal tersebut ia ungkap saat mengikuti RDP Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Barat (Sumbar), Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Padang, Ketua KPID Sumbar dan Ketua LPS Sumbar dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyiaran dengan tema ‘Tantangan Penyiaran Multiplatform di Indonesia’.

 

"Saya setuju agar peran KPI dalam UU Penyiaran lebih leluasa lagi dalam mengawasi konten-konten media sosial yang kian beragam (multiplatform)," imbuh Iqbal di Padang, Sumatera Barat, Jum'at (28/1/2022). Ia menilai perkembangan teknologi informasi disertai maraknya konten-konten siaran di media sosial yang beragam membutuhkan ekstra pengawasan tidak hanya oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tapi juga didukung oleh KPI.

 

"KPI harus mulai mencari teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran konten siaran digital dan internet. Jika masih manual mengandalkan pengawasan manusia butuh SDM banyak, waktu yang lama dan kurang efektif," tandas. Ia mencontohkan  konten siaran di internet seperti podcast yang tidak sedikit menampilkan para pelakunya sambil bebas merokok, mengucapkan kata-kata kasar dan perilaku kurang terpuji lainnya.

 

"Butuh komitmen negara untuk hadir melindungi rakyatnya dari berbagai konten multiplatfom terutama paparan pornografi, prostitusi online, judi online, penipuan belanja online di marketplace dan sebagainya," pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. Secara serius ia menanyakan apakah KPI sudah siap dan menemukan metode untuk mengawasi konten multiplatfom, jika nantinya diberikan kewenangan. Politisi Partai NasDem ini mencontohkan sulitnya pemerintah menghadapi penyedia platform digital yang marak disalahgunakan untuk ajang prostitusi online.

 

Sementara itu Ketua KPID) Sumbar Afriendi Sikumbang dalam paparannya mengatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPID memerlukan peralatan monitoring yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebagai dampak beragamnya konten siaran TV digital diperlukan pengawasan lebih intens lagi.

 

"Beragamnya tayangan multiplatfom berpotensi melanggar standar penyiaran. KPID mendorong terwujudnya siaran yang sehat di Sumbar. Perlu mekanisme sanksi yang tegas yang bisa dilakukan oleh KPI, jika lembaga penyiaran tidak memenuhi syarat 10 persen muatan lokal (daerah), misalnya," jelas Afriendi. Dirinya juga melihat banyak tayangan tidak berkualitas, ditayangkan pada jam-jam 'hantu'. (oji/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)