Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Netty: Kekhawatiran Orang Tua Harus Dipertimbangkan

[Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Mentari/nvl] 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen seiring meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

 

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" kata Netty dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (27/1/2022).

 

Apalagi kata Netty, orang tua/wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. "Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" katanya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menambahkan, di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, anak-anaklah yang mendominasi RS. “Anak-anak di bawah 12 tahun  yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” katanya.

 

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. "Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” katanya. (sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)