Legislator Harap Holding BUMN Ultra Mikro Lebih Agresif

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina (kanan) dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Senin (30/1/2023). Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina (kanan) dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Senin (30/1/2023). Foto:Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina berharap Holding BUMN Ultra Mikro lebih agresif dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan upaya mendukung tumbuh kembang usaha ultra mikro. Hal tersebut disampaikannya mengingat perlunya stimulus bagi usaha ultra mikro agar bisa ‘naik kelas’.

“Kami mengharap BRI, Pegadaian, PNM semakin agresif lagi dalam menjalankan program-program untuk menumbuh dan mengembangkan usaha sektor ultra mikro, mengingat sektor ultra mikro dengan skala usaha lebih kecil dibandingkan dengan skala sektor mikro. Mereka perlu diberikan stimulus untuk dapat naik kelas,” ujar Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Senin (30/1/2023).

Pada tahun 2021, pemerintah resmi membentuk Holding BUMN Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dengan BRI sebagai induk holding. 

Sebelumnya, kepada Direktur Utama BRI, Direktur Utama Pegadaian dan Direktur Utama PMN, politisi PKS ini sempat menanyakan sinergi holding dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurut Nevi, sinergi ini menjadi penting karena pangsa pasar Holding Ultra Mikro adalah termasuk UMKM dan Kemenkop UMKM merupakan lembaga yang secara khusus didirikan untuk menangani UMKM di Indonesia

“Bagaimana Sinergi Holding Ultra mikro dengan Kementerian Koperasi UMKM? Seperti apa pencapaiannya? Ini penting karena ini kementerian yang sudah dibentuk oleh Presiden untuk mengurus UMKM sebagai tupoksinya,” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti jumlah pendamping dalam program Mekar yang digagas oleh PMN. Disampaikannya, pendamping atau account officer memiliki peran yang tinggi dalam mengedukasi nasabah sehingga mereka dapat melakukan pembayaran secara teratur bahkan meningkatkan nilai pinjaman. Ia pun mendorong agar PMN memastikan jumlah pendamping ini sebanding dengan kebutuhan para nasabah.

“Mengenai Mekar, apakah jumlah pendamping sudah proporsional dengan jumlah nasabah Mekar yang terus meningkat? Kalau saya dengar di lapangan sebetulnya pencapaian luar biasa yang tadinya hanya pinjam Rp1 juta lama-lama jadi pinjam Rp5 juta karena ada pendamping. Account officer itu yang mengedukasi mereka para pelaku UMKM sehingga mereka bisa membayar dengan tertib. Nah ini dikembangkan lebih ke depan karena ini program yang lebih membumi,” ungkap Nevi

Dalam kesempatan yang sama, Nevi terus mengingatkan kepada holding ultra mikro untuk menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Ia memberikan apresiasi kepada program Pegadaian Sahabat Desa yang menggandeng badan usaha desa dan berkeliling berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Upaya mendekatkan diri kepada calon nasabah nantinya diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk tergiur godaan kemudahan dari rentenir.

“Dengan demikian masyarakat desa yang jauh dari outlet pegadaian atau brilink atau account officer PNM dapat dilayani dengan baik. Ini penting pak. Mereka itu pinjam 4 bayar 6 berarti sebetulnya mereka bisa untuk pinjam uang dan bayar dengan bunga yang tinggi. Ini kalau larinya ke rentenir kan sayang pak. Artinya kita harus basmi rentenir di muka bumi ini,” tutupnya. •uc/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)