Komisi VIII Tegaskan Dukungan Perkuat Program Penanggulangan Bencana BNPB

[Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Foto: Runi/nvl]

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tetap menjalankan program-program penanggulangan bencana secara optimal. Dirinya juga mendorong realisasi anggaran Tahun 2022 yang baru terserap 28,93 persen dari Pagu Anggaran BNPB.

 

“Kami harapkan, dibandingkan tahun lalu realisasi anggaran tahun 2021 cukup bagus sampai 90 persen. Meski tahun ini masih tahap berjalan, kami mendorong realisasi anggaran BNPB bisa ditingkatkan,” ujar Hasan Basri usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

 

Politisi dari F-Golkar ini mengemukakan, dirinya menerima aspirasi terkait terlambatnya pencairan dana tanggap darurat di daerah. “Dulu waktu saya masih menjadi pimpinan di daerah, begitu dana diajukan kepada BNPB saat terjadi bencana, baik itu gempa atau banjir, realisasinya cepat sekali. Tetapi, akhir-akhir ini kami lihat semakin jauh semakin menurun,” ujar HBA.

 

Dirinya juga tak memungkiri, anggaran BNPB yang setiap tahun cenderung menurun. “Harapan kami, BNPB mendapat dukungan penambahan anggaran di masa-masa akan datang,” sambungnya. Ia melanjutkan, penambahan anggaran ini sangat wajar mengingat Indonesia merupakan Supermall Bencana. 

 

“Terus terang,  Indonesia ini supermarketnya, pasar bencana dimana-mana. Oleh sebab itu, saya mendukung penambahan anggaran BNPB ke depan, sehingga kita harapkan dalam waktu singkat apabila terjadi bencana semua bisa diatasi secepatnya,” tegasnya

 

Penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendapat dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya. Dimana rapat memahami usulan penambahan anggaran BNPB TA 2023 sebesar Rp1 triliun. Untuk itu Komisi VII DPR RI meminta Kepala BNPB meningkatkan program sosialisasi mitigasi bencana di berbagai daerah.

 

Selain itu, meningkatkan alokasi anggaran BNPB, khususnya anggaran logistik, rehabilitasi dan konstruksi bencana serta melakukan perawatan terhadap berbagai peralatan BNPB di daerah guna menjamin ketersediaan dan persiapan menghadapi bencana.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengusulkan anggaran tambahan bagi lembaganya sebesar Rp1 triliun untuk Tahun Anggaran 2023.

 

Adapun rinciannya yakni untuk urusan Sekretariat Utama (Settama), diantaranya pembayaran honorarium, pemeliharaan Gudang Jati Asih, pengelolaan organisasi BNPB dan balai besar, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian untuk kedeputian bidang 1-5, dana pendamping Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), kemudian pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern. (ann/aha) 

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)