Komisi VII Dorong Sektor Industri Gunakan Renewable Energy

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (paling kiri) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Tangerang, Banten. Foto: Eki/Man

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi keberadaan Kawasan Industri Milenium di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menurutnya, industri seluas 1800 hektare di Banten ini sudah cukup signifikan untuk menyumbang PDRB. Selain itu ia juga mendorong sektor industri untuk menggunakan energi yang renewable atau energi yang terbarukan. Dalam hal perlistrikan, misalnya, Sugeng mencontohkan industri bisa menggunakan energi tenaga surya atau tenaga panas bumi. 

“Karena di dalam industri, listrik itu menjadi nyawa. Tetapi kecukupan listrik atau keterjangkauan listrik tidak semata-mata hanya dari aspek bisa didapat, tetapi ada yang lebih penting lagi ke depan, yakni yang didapat itu energi apa? Listrik bersih atau listrik kotor? Nah sampai ke sana kita pikirkan,” paparnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Tangerang, Kamis (16/9). 

Terlebih, lanjut Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut, Indonesia sudah menandatangani Paris Agreement dan sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang mana hal itu menjadi komitmen untuk mengurangi 29 persen CO2 pada tahun 2030. “Kurang lebih sama dengan 840 juta ton karbon. Dengan kerja sama internasional bahkan sampai dengan 1,1 miliar ton karbon,” terang Sugeng. 

Sugeng menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan bukan karena Indonesia tunduk pada pihak-pihak tertentu, melainkan untuk memberikan warisan yang baik, yang sehat, kepada generasi berikutnya. “Ini dalam rangka kita ingin memberikan legacy baik kepada anak cucu kita, kita mau membangun negara ini, maju, berkadilan tetapi juga berkelanjutan,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII tersebut.  eki/sf

"Karena di dalam industri, listrik itu menjadi nyawa. Tetapi kecukupan listrik atau keterjangkauan listrik tidak semata-mata hanya dari aspek bisa didapat."

Komisi VII Apresiasi Hilirisasi Nikel PT OSS

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (tengah) saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau langsung proses produksi stainless steel PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Foto: Puntho/Man

Komisi VII DPR RI meninjau langsung proses produksi stainless steel PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tinjauan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai hilirisasi nikel di PT OSS telah berlangsung dengan baik. 

“Komisi VII DPR RI hadir melihat langsung hilirisasi proses pengolahan nikel di PT OSS. Komisi VII melihat proses pengolahan nikel yang telah dilakukan PT OSS sebagai jalan yang baik. Dimana, pengolahan nikel sudah dilakukan dari hulu (tambang nikel) sampai ke hilirnya (smelter) hingga menjadi produk stainless steel,” ungkap Eddy, Kamis (16/9). 

Didampingi Bupati Konawe, Direktur Utama PT Obsidian Stainless Steel, perwakilan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, Eddy yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Ilegal Mining berharap, hilirisasi nikel yang telah dilakukan PT OSS bisa menjadi contoh daerah lain yang juga memiliki sumber daya alam. 

Hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi (F-Gerindra). Serta Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas, Willy Midel Yoseph, Yulian Gunhar, Mercy Chriesty Barends, Andi Ridwan Wittiri, dan Nasyirul Falah Amru dari PDI-Perjuangan. Hasnuryadi Sulaiman dan Lamhot Sinaga dari Partai Golkar, Moreno Soeprapto (F-Gerindra), Syaikhul Islam dan Ali Ahmad, Marthen Douw dari PKB, serta Rusda Mahmud (F-Demokrat).  pun/es

Kembangkan Listrik Berbasis EBT, Perlu Keberpihakan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR ke PLTA Saguling. Foto: Ria/man

Pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ternyata bisa berfungsi sebagai penopang beban puncak kelistrikan. Salah satu pembangkit EBT yang memiliki peran ini yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling di Bandung Barat, Jawa Barat.  

“Jika terjadi black out, PLTA Saguling dapat dioperasikan sebagai black start sekaligus berperan menjadi pengisi tegangan untuk menopang pembangkit listrik PLTU Suralaya,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman  saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR ke PLTA Saguling, Bandung Barat, Kamis (16/9). 

Menurut Maman, PLTA yang sudah berdiri sejak tahun 1985 dan tetap eksis dengan kapasitas produksi listrik stabil yaitu 700 Mw bisa menjadi contoh terutama daerah remote area.  “Ini sangat baik, perlu ada keberpihakan penuh melalui regulasi untuk pengembangan PLTA,” katanya, seraya menyampaikan hal itu juga sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.  

“Saya ingin membangun paradigma atau sudut pandang baru dalam melakukan pengawasan, yang awalnya simbolik, menjadi problem solver. Setiap institusi pasti punya masalah. Hadirnya Komisi VII DPR RI saat ini untuk menjembatani bottleneck. Apa yang jadi masalah, sampaikan ke kami, itu semangatnya,” tandas politisi Partai Golkar itu.  rnm/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)