Komisi VII Dorong Industrialiasi Alumina dan Hilirisasi Nikel

Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan rampung dibangun pada 2023. Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan smelter yang akan dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) anak perusahaan BUMN PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk tersebut.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar. Foto: Sofyan/nvl

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembangunan SGAR senilai 800 juta dollar AS atau setara Rp13 triliun dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah tersebut dan kepentingan nasional. Selain itu, seluruh potensi tambang beserta nilai tambahnya, sebesar-besarnya dapat dinikmati untuk kepentingan di dalam negeri.

 “Bahkan kita sepakat akan kita dorong tidak hanya hilirisasi dalam produk antara berupa alumina, nanti akan menjadi namanya industrialisasi. Kita ini kan sudah ada kelengkapannya, ada pelabuhan-pelabuhan Mempawah, seperti di Kijing sana. Jadi seluruh infrastruktur nanti akan menjadi sebuah integrasi, yang menjadi semboyan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” jelas Sugeng usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar, pertengahan Juni 2021.

 Politisi Partai NasDem itu berharap keberadaan SGAR ini dapat menyerap 800 tenaga kerja lokal atau warga sekitar proyek. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan teknikalitas, tentu dibutuhkan upgrading pendidikan dan kemampuan melalui training-training (pelatihan) tertentu. “Nanti (perusahaan) dengan pemerintah daerah akan melakukan training-training terhadap warga sekitar untuk melakukan pekerjaan. Karena memang harus diakui operasi industri semacam ini ini memerlukan kemampuan yang tinggi juga,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Anne/nvl

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

 “Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan support ini karena bisa menjadi role model teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten.

 Bambang mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi Atmospheric Leaching sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini. 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Operasional PLTGU Muara Tawar Tak Boleh Terganggu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin kunjungan kerja ke PT PJB PLTGU Muara Tawar. Foto: Eko/nvl

Sektor kelistrikan merupakan sektor yang strategis di Indonesia, kebutuhan pasokan listrik akan terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan khususnya pada sistem Jawa-Bali. Latar belakang inilah yang membuat PT PLN (Persero) membangun pembangkit listrik, salah satunya adalah PLTGU Muara Tawar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin ke PT PJB PLTGU Muara Tawar, Komisi VII menemukan kendala operasional yang diakibatkan pembangunan pulau reklamasi di Bekasi. Alex menegaskan agar operasional PLTGU Muara Tawar jangan sampai terganggu. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Pemda Bekasi ke DPR RI agar bisa mendiskusikan dan mencari solusi bersama dan pemangku kepentingan terkait.

“Ada masalah pembangunan pulau reklamasi di Bekasi, pulau P dan V. Itu akan menggangu air laut untuk pendinginan, kita akan undang Pemda Bekasi dan juga pihak yang terkait, kita undang ke Senayan,” papar Alex saat memimpin Kunspek Komisi VII ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Dalam kesempatan ini, Komisi VII juga meninjau secara langsung operasional PLTGU Muara Tawar dan melihat lebih dekat jaminan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Muara Tawar.

Alex menambahkan, Komisi VII juga menjaring aspirasi mitra terkait dan mendorong adanya sinergi diantara mitra-mitra tersebut untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam memaksimalkan potensi PLTGU Muara Tawar ini. Di mana, imbuh politisi Fraksi Partai Golkar ini, PLTGU Jawa I Muara Tawar ini merupakan salah satu bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. l sf,ann,eko/es

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)