Komisi VII Desak SKK Migas Rampungkan Revisi UU Migas Juni 2023

[Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat RDP Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Foto: Oji/nr]

Komisi VII DPR RI mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Juni 2023. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan penyelesaian revisi undang undang Migas itu mendesak dilakukan seiring dengan turunnya torehan investasi serta lifting Migas saat ini.

Maman berharap UU Migas dapat memberi kepastian hukum lebih kuat untuk menarik minat investasi di industri hulu Migas mendatang. “Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar revisi UU Migas yang akan menjadi inisiatif DPR RI segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” kata Maman saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Maman menegaskan penyelesaian revisi undang-undang itu bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat mengakselerasi pembahasan muatan yang termaktub dalam peraturan payung hulu Migas nasional. “Revisi UU Migas kita masukkan ke inisiatif DPR kalau menurut saya agar revisi UU Migas segera diselesaikan selambat-lambatnya Juni 2023,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas menaikkan realisasi lifting migas dari APBN sesuai dengan perencanaan untuk 12 proyek on stream tahun 2022 dengan potensi penambahan 19 ribu BOPD dan 567 MMSCFD, serta percepatan proyek strategis nasional dengan tambahan produksi 65 BOPD dan 3484 MMSCFD.

“Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk melakukan kerja sama dengan konsultan yang profesional dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan migas nasional,” tambah Maman.

Kemudian, lanjut Maman, Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk melakukan akselerasi percepatan implementasi dan realisasi program-program yang berkaitan dengan peningkatan cadangan dan produksi migas nasional. Terakhir, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas untuk meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS di wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam paparannya kepada Komisi VII DPR RI menjelaskan, outlook investasi hulu Migas 2022 berada di kisaran 12,1 miliar dolar AS atau lebih rendah dari target awal yang ditetapkan di angka 13,2 miliar dolar AS. Ia mengatakan, turunnya outlook investasi itu dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan Migas yang cenderung menahan investasi mereka pada portofolio berisiko. Kendati, Dwi mengatakan, harga minyak mentah dunia di pasar global saat ini masih tertahan di posisi yang relatif tinggi.

“Perusahaan-perusahaan masih melihat harga minyak tinggi itu hanya sementara, mereka lebih mementingkan posisi kas dari ancaman krisis global, menggunakan dana yang diperolehnya untuk membayar hutang dan kas ke investor,” kata Dwi. Namun Dwi memastikan, outlook 2022 yang ditekan rendah itu tetap menunjukkan performa positif jika dibandingkan dengan torehan tahun lalu. Menurutnya, outlook investasi 2022 meningkat 11 persen dari realisasi tahun lalu di angka 10,9 miliar dolar AS.

Sementara, realisasi investasi hulu migas hingga Oktober 2022 sudah mencapai di angka 9,2 miliar dolar AS. Dwi menjelaskan, torehan itu lebih tinggi 5 persen dari rata-rata pencapaian investasi global. “Realisasi sudah 9,2 miliar dolar AS sampai dengan Oktober outlook kita 12,1 miliar dolar AS ini berarti ada kenaikkan sekitar 20 persen, berarti lebih tinggi dari rata-rata dunia yang hanya 5 persen untuk kenaikkan investasi di 2022,” tutur Dwi. (sf/aha)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)